Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kapan Tarik Pasukan TNI-Polri di Papua, Ini Kata Wiranto

Kompas.com - 01/09/2019, 11:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pasukan TNI dan Polri belum bisa ditarik dari Papua dan Papua Barat. Pasukan TNI dan Polri akan ditarik setelah kondisi benar-benar aman.

"Kita tunggu dulu, ini kan baru mulai damai, mulai aman. Nanti kita tunggu. Sabar, tenang. Kan begitu," ujar Wirantonsaat ditemui di acara kesenian masyarakat Papua, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Menurut Wiranto, yang terpenting saat ini situasi di Papua dan Papua Barat berangsur kondusif.

Baca juga: Wiranto: Kalau Papua Sudah Damai, untuk Apa Medsos Diblok...

Ia meminta seluruh elemen masyarakat di sana menjaga situasi yang berangsur aman.

Ia pun kembali menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Papua agar tetap sabar dan tak tersulut emosi.

"Hari ini kita sangat bersyukur ya bahwa kita mendengar saudara-saudara kita di Papua - Papua Barat sana sudah berdamai, sudah tenang, kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko sudah buka," ujar Wiranto.

Baca juga: Berikut 5 Pernyataan Wiranto soal Kerusuhan di Papua

"Kita bersyukur kepada Tuhan YME, terima kasih kepada teman-teman di Papua - Papua Barat yang sudah sadar bahwa tidak perlu kita berkelahi, tidak perlu kita anarki, tidak perlu kita bakar-bakaran. Bakar makanan boleh, batu boleh. Tapi, jangan bakar gedung, jangan bakar fasum," lanjut Wiranto.

Sebelumnya, tokoh Papua, Samuel Tabuni, meminta pemerintah menarik aparat keamanan, TNI dan Polri, dari wilayah Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, hal itu bisa membantu meredakan situasi Papua yang tak kondusif sejak pekan lalu.

Baca juga: Polisi Duga Ada Pihak Asing di Balik Kerusuhan di Papua

Hal itu Samuel ungkapkan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

"Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik," tutur Samuel.

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Baca juga: Polisi Identifikasi 3 Akun Diduga Pembuat Hoaks soal Papua dan Puluhan Buzzer

Selain menarik aparat TNI-Polri, Samuel juga meminta pemerintah membentuk tim yang bertugas menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Papua.

Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Papua untuk menjaga keamanan.

"Karena itu, Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik," kata Samuel.

Kompas TV Untuk membantu pemulihan Kota Jayapura Papua, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano mengatakan pemerintah akan mengganti kerugian yang ditimbulkan saat demo yang berujung rusuh. Benhur juga meminta warga di Kota Jayapura terprovokasi informasi yang tak jelas dan bisa memicu konflik. #KerusuhanPapua #Papua #MahasiswaPapua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com