Rapat Paripurna, Anggota DPR Asal Papua Pertanyakan Progres Operasi Militer di Nduga

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/ Polri.

Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Willem mengatakan, hingga saat ini TNI/Polri belum pernah melaporkan progres terkait target dan sasaran operasi militer yang dilakukan sejak awal Desember 2018.

"Terkait konflik di Nduga hingga hari ini belum selesai, belum berakhir.

"Kepada institusi terkait, TNI/Polri hingga hari ini kami belum mendapatkan progres terkait target dan sasaran yang mereka capai karena menggunakan APBN sejak awal Desember 2018 hingga hari ini," ujar Willem.

Baca juga: Ada Info Pergerakan KKB dari Nduga, Anggota TNI Disebar, Termasuk di Freeport

Seperti diberitakan, ribuan warga Kabupaten Nduga, Papua, masih tinggal di pengungsian menyusul operasi yang digelar oleh aparat TNI/Polri pada awal Desember 2018.

Operasi tersebut digelar untuk mengejar sejumlah tersangka para pembunuh proyek Trans-Papua.

Para tersangka diduga anggota kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Willem juga menyebut 184 warga Nduga meninggal dunia dalam pengungsian.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap para pengungsi agar jumlah korban jiwa tidak bertambah.

"Dan hari ini ada 184 warga sipil yang meninggal dunia dan banyak warga kita yang mengungsi dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, baik dari Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, maupun Menteri Kesehatan," kata Willem