Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/08/2019, 14:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendampingan dari pemerintah pusat kepada warga Kabupaten Nduga, Papua yang mengalami konflik sangat diperlukan.

Pendidikan dinilai sebagai hal yang penting bagi anak-anak korban konflik yang terjadi sejak 2 Desember 2018 lalu itu.

Direktur Eksekutif Yayasan Teratai Hati Papua Pater Jhon Jongga mengatakan, berdasarkan data Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, ada 840-2.500 anak Kabupaten Nduga yang mengungsi di Kabupaten Wamena.

"Generasi-generasi potensial ini kita lalai, tidak memperhatikan. Saya pikir pemerintah tidak akan mampu menghadapi gerakan yang lebih dahsyat ke depan (jika dibiarkan)," ujar Jhon di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: 182 Orang Disebut Jadi Korban Jiwa Konflik di Nduga

Ia mencontohkan, sosok Egianus Kogoya, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertanggung jawab atas konflik Nduga yang merupakan sosok pemuda.

Egianus, kata dia, semasa kecil pasti pernah menyaksikan keluarga atau tetangganya yang disiksa dan dibunuh gara-gara sebuah konflik.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, dari jumlah itu (anak-anak Nduga yang mengungsi) akan lahir tokoh-tokoh pejuang baru bagi Papua yang bahaya bagi negara," ucap dia.

Kelompok-kelompok seperti itu, menurut dia, akan berani mati memperjuangkan keinginannya karena ada rasa kekecewaan. 

"Anak-anak ini perlu ditangani dengan baik untuk secara psikologis, pendampingan khsusus karena ini generasi masa depan yang lebih dahsyat, tetapi sampai saat ini tidak ada penanganan," tutur dia.

Jumlah anak-anak korban konflik Nduga yang didapatkannya ini, kata dia, baru data yang diambil dari pengungsi Nduga di Wamena.

Baca juga: Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...

Sementara itu, untuk daerah-daerah lainnya seperti Yahukimo, Lani Jaya, Puncak Jaya, Asmat belum diketahui jumlahnya. 

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Deaember 2018 di Gunung Kabo.

Sampai saat ini, situasi Nduga tidak aman. Konflik terjadi antara personel TNI-Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com