Akibat krisis berkepanjangan, warga Kabupaten Nduga tak dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan selama di pengungsian.
Pada awal Agustus, Pemerintah Kabupaten Nduga akhirnya menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk melaporkan situasi terkini di daerahnya.
"Kasihan masyarakat di sana tidak menerima hak dasar (pendidikan dan kesehatan)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurut Namia, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar 24 sekolah di 11 distrik tidak berjalan.
Beberapa puskesmas dan posyandu juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu, warga yang saat ini masih berada di pengungsian membutuhkan tempat tinggal.
"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak jalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," kata Namia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.