Pansel Tak Umumkan 10 Capim KPK Terpilih kecuali Diminta Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih menegaskan, 10 capim terpilih tidak akan diumumkan oleh Pansel KPK, tetapi langsung diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo.

"Enggak, enggak diumumkan. Kita serahkan langsung ke Presiden, nanti Presiden terserah beliau apakah berkenan akan diumumkan atau langsung dikasih ke DPR, itu tidak ada aturannya. Kami tidak umumkan, tetapi serahkan ke Presiden," ujar Yenti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Menurut dia, Pansel KPK hanya bertugas menyeleksi dan menyerahkan 10 nama ke Presiden Jokowi. 

Namun demikian, kata Yenti, jika presiden meminta mengumumkan 10 nama tersebut, Pansel akan melakukannya.

"Kalau Presiden meminta untuk diumumkan, baru kita bacakan. Jadi ini betul-betul kewenangan Presiden. Namun kan begitu sampai di DPR juga pasti diumumkan, di DPR langsung nampak," tutur dia. 

Terkait dugaan capim yang bermasalah, Yenti menilai semua masukan sudah diterima dan dipertimbangkan Pansel.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Kendati demikian, menurut dia, Pansel mengklarifikasi masukan tersebut sehingga tidak menerimanya begitu saja. 

"Kami juga punya data rekam jejak, kami kan bekerja. Jadi pasti kami pertimbangkan berdasarkan penelusuran lembaga-lembaga lainnya, dari BIN, BNN, BNPT, KPK, dan sebagainya. Apakah kami hanya merujuk pada satu lembaga saja, kan tidak," ucap dia. 

Sebanyak 20 capim KPK kini menghadapi tes wawancara dan uji publik. Tes tersebut berlangsung dari 27-29 Agustus.

Tes tersebut akan mengerucutkan jumlah capim menjadi 10 orang yang nantinya diberikan kepada Presiden Jokowi.