Gubernur Papua Sebut Pengusaha Keluhkan Pemblokiran Internet, Ini Kata Kemendagri

Kompas.com - 27/08/2019, 20:07 WIB
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya keputusan pemblokiran internet di Papua kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hal itu disampaikan Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyebut pemblokiran internet dikeluhkan pengusaha di Papua.

"Ya sementara, pasti Kemenkominfo lebih paham kapan harus mencabut, kan dokternya dia," kata Akmal di Kantor Kemendagri, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM

Akmal menyatakan, sementara ini, Kemendagri tidak akan memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk mencabut pemblokiran internet di Papua.

Akmal, meminta warga bersabar atas pemblokiran internet di Papua yang menurutnya dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas keamanan di Papua dan Indonesia.

"Ya untuk keamanan NKRI kan enggak ada persoalan, kita sakit minum obat kan pahit tuh, ya pahit sebentar tahan aja dulu," ujar Akmal.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku banyak pengusaha di wilayahnya yang mengeluhkan Pemblokiran internet.

"Banyak keluhan. Makanya kita harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas usai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan PON 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Gubernur Papua: Banyak Pengusaha Mengeluh Pemblokiran Internet

Lukas mengatakan, ia bisa memahami pembatasan internet dilakukan pemerintah dalam rangka mencegahnya informasi hoaks di masyarakat Papua. Ia menilai langkah itu memang bisa mencegah masyarakat terpapar informasi yang belum jelas kebenarannya.

Namun, Lukas menyebut kondisi Papua saat ini sudah relatif kondusif sehingga ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses internet.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X