Ditanya soal Menghadapi Polisi Senior Korupsi, Antam Jawab "Hajar"

JAKARTA, KOMPAS.com — Irjen Antam Novambar berjanji akan menindak oknum polisi yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi apabila terpilih menjadi komisioner KPK.

Komitmen itu diungkapkan dalam wawancara dan uji publik capim KPK yang digelar Panitia Seleksi Capim KPK di Gedung I, Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

Awalnya, Ketua Pansel Yenti Garnasih bertanya kepada Antam soal apa yang akan dilakukan Antam apabila menjadi komisioner KPK dalam menghadapi polisi senior yang diduga melakukan praktik korupsi. 

"Kalau ada oknum polisi senior jadi tersangka, Bapak berani tinggalkan atribut Bapak semua di sana?" tanya Yenti.

"Hajar," jawab Antam.

Baca juga: Antam Novambar: KPK Tidak Berhasil...

Anggota Pansel Diani Sadia Wati juga bertanya hal serupa. Hanya, perspektif pertanyaannya merujuk pada informasi bahwa Antam dekat dengan kalangan pengusaha.

"Apa langkah Bapak kalau jadi pimpinan KPK? Kami banyak masukan dari masyarakat bahwa Bapak banyak berkaitan dengan pengusaha-pengusaha. Integritas sangat penting. Kejujuran jadi pegangan," ujar Diani.

"Bagaimana Bapak melihat kalau jadi pimpinan KPK pembenahan apa yang akan Bapak lakukan? Bagaimana Bapak dianggap mengancam jadi backing dan lainnya? Apa bersedia melepas semua hubungan itu?" lanjut dia.

Antam langsung menjawab, "Itu harus".

"Saya akan taat pada semua aturan yang ada di KPK. Jika saya di sana, mau tidak mau wajib saya taat kepada UU yang mengharuskan saya melakukan itu," kata dia.

Baca juga: Uji Publik Capim KPK, Antam Novambar Klarifikasi Tudingan Intimidasi Penyidik

Diketahui, Antam saat ini masih menjabat Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri.

Wawancara dan uji publik ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari 27 hingga 29 Agustus 2019.

Sebanyak 20 orang capim KPK yang lolos seleksi profile assessment melanjutkan tahap seleksi ke tes kesehatan pada Senin (26/8/2019) dan dilanjutkan dengan tahapan ini.

Nanti dari 20 orang tersebut akan dipilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.