Salin Artikel

Ditanya soal Menghadapi Polisi Senior Korupsi, Antam Jawab "Hajar"

Komitmen itu diungkapkan dalam wawancara dan uji publik capim KPK yang digelar Panitia Seleksi Capim KPK di Gedung I, Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

Awalnya, Ketua Pansel Yenti Garnasih bertanya kepada Antam soal apa yang akan dilakukan Antam apabila menjadi komisioner KPK dalam menghadapi polisi senior yang diduga melakukan praktik korupsi. 

"Kalau ada oknum polisi senior jadi tersangka, Bapak berani tinggalkan atribut Bapak semua di sana?" tanya Yenti.

"Hajar," jawab Antam.

Anggota Pansel Diani Sadia Wati juga bertanya hal serupa. Hanya, perspektif pertanyaannya merujuk pada informasi bahwa Antam dekat dengan kalangan pengusaha.

"Apa langkah Bapak kalau jadi pimpinan KPK? Kami banyak masukan dari masyarakat bahwa Bapak banyak berkaitan dengan pengusaha-pengusaha. Integritas sangat penting. Kejujuran jadi pegangan," ujar Diani.

"Bagaimana Bapak melihat kalau jadi pimpinan KPK pembenahan apa yang akan Bapak lakukan? Bagaimana Bapak dianggap mengancam jadi backing dan lainnya? Apa bersedia melepas semua hubungan itu?" lanjut dia.

Antam langsung menjawab, "Itu harus".

"Saya akan taat pada semua aturan yang ada di KPK. Jika saya di sana, mau tidak mau wajib saya taat kepada UU yang mengharuskan saya melakukan itu," kata dia.

Diketahui, Antam saat ini masih menjabat Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri.

Wawancara dan uji publik ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari 27 hingga 29 Agustus 2019.

Sebanyak 20 orang capim KPK yang lolos seleksi profile assessment melanjutkan tahap seleksi ke tes kesehatan pada Senin (26/8/2019) dan dilanjutkan dengan tahapan ini.

Nanti dari 20 orang tersebut akan dipilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/13115291/ditanya-soal-menghadapi-polisi-senior-korupsi-antam-jawab-hajar

Terkini Lainnya

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke