Pemerintah Didorong Bangun Sistem Transportasi Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Kendaraan bermotor listrik juga dapat didorong untuk menjadi kendaraan wajib di ibu kota baru.

Baca juga: Kemendagri Siapkan Desain Pemerintahan Ibu Kota Baru

Djoko juga mendorong para pejabat negara yang pindah ke ibu kota baru untuk meminimalisir penggunaan kendaraan dinas.

Pejabat negara dapat menggunakan kendaraan dinas hanya keluar ibu kota untuk kegiatan kunjungan ke daerah.

Jika hanya perjalanan masih di dalam komplek perkantoran lembaga negara, diupayakan memakai transportasi umum yang ada.

Baca juga: Media Internasional Ulas Kekhawatiran jika Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur

"Sarana transportasi umum benar-benar diciptakan nyaman melayani semua orang tidak terkecuali bagi pejabat negara," kata Djoko.

Terlebih nantinya jarak rumah dinas pejabat negara dengan kantor lembaga negara dibangun tidak berjauhan. Antar kantor lembaga negara berada dalam satu kawasan.

Nilai tambahnya, negara bisa menghemat anggaran dari sisi operasional kendaraan dinas.

Baca juga: BKN Prediksi 600.000 ASN Akan Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim

Maka dari itu, sistem jaringan transportasi terintegrasi harus terhubung antara kawasan inti pusat pemerintahan, seperti istana, kantor lembaga negara, taman budaya, serta kawasan inti ibukota negara seperti perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga pusat perbelanjaan.

Termasuk untuk menjangkau bandara, pelabuhan, angkutan sungai, wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, serta wilayah provinsi sekitarnya.

Wilayah yang dipilih pemerintah tersebut terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional.

Baca juga: Status Daerah Khusus Akan Dicabut dari Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Tak lama lagi, akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99,35 kilometer.

Saat ini tengah berjalan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemajuan pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68 persen dan diprediksi selesai tahun 2021.

Baca juga: Wilayah Ibu Kota Kaltim Akan Seperti Putrajaya Malaysia atau BSD

Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer dan waktu tempuh bisa 1 jam.

Saat ini juga tengah dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer. Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor.

Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

Baca juga: 6 Hal Penting Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Selain jalur darat, jalur sungai juga harus diperbaiki. Pemindahan ibu kota di Kaltim merupakan peluang menata angkutan sungai di Sungai Mahakam sepanjang 900 kilometer.

Selama ini, kata Djoko, keberadaan angkutan sungai kurang dapat perhatian. Jika musim kemarau tiba, angkutan sungai ke pedalaman terhambat. Sebab, debit air dangkal sehingga kapal sulit berlayar.

"Diperlukan modernisasi teknologi kapal dan bantuan subsidi operasional untuk keberlangsungan. Angkutan sungai tidak hanya angkut penumpang juga ada logistik kebutuhan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai," kata Djoko.