Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Bangun Sistem Transportasi Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 27/08/2019, 12:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerimtah diminta membangun sistem transportasi yang ramah lingkungan dan mudah diakses di ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Kaltim punya ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung yang lebih unggul daripada Kalimantan Tengah dan Selatan.

"Ibu kota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Tanpa Interupsi, Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Dibacakan di Rapat Paripurna DPR

Hal ini disebabkan wilayah Kaltim yang berbeda dengan Jakarta, di mana kondisinya jauh lebih asri. Masih banyak terdapat hutan meski tak sedikit pula area tambangnya.

Oleh karena itu, keasrian tersebut harus dijaga dengan sistem transportasi yang tak menimbulkan banyak polusi.

Nilai tambah Kalimantan Timur adalah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Sinyal Selulernya?

Selain itu, juga tersedia Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.

Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).Kompas.com/Robertus Belarminus Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).

Namun, diakui Djoko, transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.

Oleh karena itu, untuk tahap awal, sedianya sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, seperti bus umum.

Menurut Djoko, tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup jalur bus biasa.

Baca juga: Ibu Kota Baru dan Upaya Cegah Spekulan Tanah di Kalimantan Timur...

Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT).

Djoko mengatakan, di ibu kota baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan transportasi.

"Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung," kata Djoko.

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kaltim, Menkominfo Sebut Perlu Palapa Ring Khusus Kalimantan

Artinya, lanjut dia, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum.

Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor seperti pedestrian untuk pejalan kaki dan jalur pesepeda harus lebar dan dilindungi pohon peneduh.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com