Alokasi Anggaran Turun, LPSK Sebut Pemerintah Kurang Perhatian

Kompas.com - 25/08/2019, 18:28 WIB
Konferensi pers LPSK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers LPSK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengeluhkan penurunan anggaran LPSK tahun 2020 sebesar Rp 54 miliar.

Tahun lalu anggaran LPSK dijatah Rp 65 miliar. Lembaga tersebut sebetulnya mengajukan Rp156 miliar untuk tahun ini. 

Menurut Hasto, penurunan anggaran ini menunjukkan pemerintah selama ini kurang memberi perhatian kepada lembaganya.

"Ya saya berharap Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga mendengarkan keluhan kami ini. Selama ini nampaknya perhatian pemerintah itu kurang begitu besar kepada lembaga seperti LPSK ini," kata Hasto saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Hasto mengatakan, sejauh ini, belum ada anggaran khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Di tingkat daerah pun, APBD tak memuat alokasi dana perlindungan semacam itu.

Baca juga: Anggaran Turun Rp 11 Miliar, LPSK Sebut Hanya Bisa Kerja 4 Bulan

Padahal, kewenangan LPSK melakukan perlindungan tidak hanya untuk satu atau dua korban tindak pidana.

Ada sekitar 10 UU dan empat Peraturan Pemerintah (PP) yang memberi mandat ke LPSK untuk menangani korban dan saksi untuk kasus kekerasan pada anak, perempuan, penyalahgunaan narkotika, hingga tindak pidana korupsi.

Sejak didirikan tahun 2008 hingga saat ini pun, jumlah permintaan permohonan perlindungan terus meningkat. Tercatat, Ada 11.354 permohonan yang masuk dalam kurun waktu sebelas tahun.

"Oleh karena itu saya berharap pemerintah juga membeerikan perhatian lebih karena LPSK ini pekerjaannya lebih konkrit karena kita melekat dalam sistem peradilan pidana," ujar Hasto.

Baca juga: LPSK Berharap Jadi Lembaga Mandiri pada 2020

Setelah sebelumnya audiensi dengan Ketua DPR RI, dalam waktu dekat, LPSK berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kelanjutan anggaran.

Hasto berharap, ada penambahan anggaran dari pemerintah untuk pihaknya, setidaknya sesuai dengan yang sebelumnya LPSK ajukan sebesar Rp 156 miliar.

"Kami akan terus memperjuangkan sehingga bisa mendapat anggaran yang lebih masuk akal," kata Hasto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X