Kompas.com - 25/08/2019, 18:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengeluhkan penurunan anggaran LPSK tahun 2020 sebesar Rp 54 miliar.

Tahun lalu anggaran LPSK dijatah Rp 65 miliar. Lembaga tersebut sebetulnya mengajukan Rp156 miliar untuk tahun ini. 

Menurut Hasto, penurunan anggaran ini menunjukkan pemerintah selama ini kurang memberi perhatian kepada lembaganya.

"Ya saya berharap Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga mendengarkan keluhan kami ini. Selama ini nampaknya perhatian pemerintah itu kurang begitu besar kepada lembaga seperti LPSK ini," kata Hasto saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Hasto mengatakan, sejauh ini, belum ada anggaran khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Di tingkat daerah pun, APBD tak memuat alokasi dana perlindungan semacam itu.

Baca juga: Anggaran Turun Rp 11 Miliar, LPSK Sebut Hanya Bisa Kerja 4 Bulan

Padahal, kewenangan LPSK melakukan perlindungan tidak hanya untuk satu atau dua korban tindak pidana.

Ada sekitar 10 UU dan empat Peraturan Pemerintah (PP) yang memberi mandat ke LPSK untuk menangani korban dan saksi untuk kasus kekerasan pada anak, perempuan, penyalahgunaan narkotika, hingga tindak pidana korupsi.

Sejak didirikan tahun 2008 hingga saat ini pun, jumlah permintaan permohonan perlindungan terus meningkat. Tercatat, Ada 11.354 permohonan yang masuk dalam kurun waktu sebelas tahun.

"Oleh karena itu saya berharap pemerintah juga membeerikan perhatian lebih karena LPSK ini pekerjaannya lebih konkrit karena kita melekat dalam sistem peradilan pidana," ujar Hasto.

Baca juga: LPSK Berharap Jadi Lembaga Mandiri pada 2020

Setelah sebelumnya audiensi dengan Ketua DPR RI, dalam waktu dekat, LPSK berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kelanjutan anggaran.

Hasto berharap, ada penambahan anggaran dari pemerintah untuk pihaknya, setidaknya sesuai dengan yang sebelumnya LPSK ajukan sebesar Rp 156 miliar.

"Kami akan terus memperjuangkan sehingga bisa mendapat anggaran yang lebih masuk akal," kata Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.