LPSK Berharap Jadi Lembaga Mandiri pada 2020

Kompas.com - 25/08/2019, 17:26 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur KOMPAS.com/Ryana AryaditaKetua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Hasto Atmojo Suroyo berharap, pada 2020 LPSK bisa menjadi lembaga negara yang mandiri.

Selama ini, LPSK bertindak sebagai satuan kerja (satker) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Saya berharap tahun 2020 ini kalau bisa LPSK segera merealisasikan menjadi lembaga yang mandiri," kata Hasto dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Salah satu alasan perlunya penetapan LPSK sebagai lembaga negara mandiri berkaitan dengan anggaran.


Baca juga: LPSK Keluhkan Anggaran 2020 yang Turun Menjadi Rp 54 Miliar

Selama ini, anggaran LPSK harus menyesuaikan besaran anggaran Kemensetneg. Jika anggaran yang diterima Kemensetneg turun, hal yang sama juga akan terjadi pada LPSK.

Kemensetneg merupakan mitra dari Komisi II DPR RI. Dengan demikian, persetujuan anggaran melibatkan komisi yang membawahi bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu itu.

Padahal, secara substansi, LPSK lebih tepat bermitra dengan Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

"Oleh karena itu kami sering kali kesulitan. Kami dituntut performen yang lebih baik oleh Komisi III, tapi dukungan (anggaran) datang dari Komisi II makin lama justru makin turun," ujar Hasto.

Baca juga: Anggaran Turun Rp 11 Miliar, LPSK Sebut Hanya Bisa Kerja 4 Bulan

Hasto mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan proses perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesekjenan supaya setelahnya LPSK bisa menjadi lembaga negara yang mandiri.

"Saat ini sedang disiapkan proses perubahan PP tentang Kesekjenan dan itu mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai lah. Tetapi tentu saja kan kita masih memerlukan transisi juga," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Nasional
Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Nasional
Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Nasional
Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Nasional
Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Nasional
Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Nasional
Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Nasional
Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Nasional
Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Nasional
Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Nasional
PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Nasional
Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Nasional
Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Nasional
Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X