Alokasi Anggaran Turun, LPSK Sebut Pemerintah Kurang Perhatian

Tahun lalu anggaran LPSK dijatah Rp 65 miliar. Lembaga tersebut sebetulnya mengajukan Rp156 miliar untuk tahun ini. 

Menurut Hasto, penurunan anggaran ini menunjukkan pemerintah selama ini kurang memberi perhatian kepada lembaganya.

"Ya saya berharap Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga mendengarkan keluhan kami ini. Selama ini nampaknya perhatian pemerintah itu kurang begitu besar kepada lembaga seperti LPSK ini," kata Hasto saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

Hasto mengatakan, sejauh ini, belum ada anggaran khusus dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Di tingkat daerah pun, APBD tak memuat alokasi dana perlindungan semacam itu.

Padahal, kewenangan LPSK melakukan perlindungan tidak hanya untuk satu atau dua korban tindak pidana.

Ada sekitar 10 UU dan empat Peraturan Pemerintah (PP) yang memberi mandat ke LPSK untuk menangani korban dan saksi untuk kasus kekerasan pada anak, perempuan, penyalahgunaan narkotika, hingga tindak pidana korupsi.

Sejak didirikan tahun 2008 hingga saat ini pun, jumlah permintaan permohonan perlindungan terus meningkat. Tercatat, Ada 11.354 permohonan yang masuk dalam kurun waktu sebelas tahun.

"Oleh karena itu saya berharap pemerintah juga membeerikan perhatian lebih karena LPSK ini pekerjaannya lebih konkrit karena kita melekat dalam sistem peradilan pidana," ujar Hasto.

Setelah sebelumnya audiensi dengan Ketua DPR RI, dalam waktu dekat, LPSK berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kelanjutan anggaran.

Hasto berharap, ada penambahan anggaran dari pemerintah untuk pihaknya, setidaknya sesuai dengan yang sebelumnya LPSK ajukan sebesar Rp 156 miliar.

"Kami akan terus memperjuangkan sehingga bisa mendapat anggaran yang lebih masuk akal," kata Hasto.