BSSN Sebut RUU Kamtan Siber Mendesak untuk Disahkan, Ini Alasannya

Kompas.com - 23/08/2019, 17:14 WIB
Kepala BSSN Hinsa Siburian di saat melantik pejabat di lingkungan BSSN KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala BSSN Hinsa Siburian di saat melantik pejabat di lingkungan BSSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) Hinsa Siburian menilai pengesahan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU Kamtan Siber) sangat mendesak.

"Kebutuhan ini ( RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) kan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua," ujar Hinsa di Gedung BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Terlebih, ia menilai saat ini teknologi informasi berkembang pesat dan hadir di hampir setiap lini kehidupan masyarakat.

Baca juga: RUU Kamtan Siber Dinilai Tumpang Tindih dengan Aturan Lain

Karenanya, perlu aturan yang melindungi masyarakat dan negara dari serangan siber sewaktu-waktu.

Hinsa menambahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber juga dibutuhkan negara untuk menghadapi peretasan infrastruktur vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Ia mencontohkan peristiwa pemadaman listrik besar-besaran pada 4 Agustus lalu.

Jika hal itu terulang dan terbukti disebabkan peretasan, maka negara membutuhkan lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Baca juga: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dinilai Batasi HAM

Hinsa menilai saat ini belum ada aturan yang memberikan kewenangan khusus kepada BSSN untuk menangani serangan siber terhadap infrastruktur yang vital bagi masyarakat.

Karena itu ia berharap RUU tersebut segera diundangkan.

"Kalau ada serangan siber terhadap infrastruktur kritis, siapa leading sector untuk memimpin, mengatasi. Ini ada kekosongan. Itu yang sebenarnya dipahami anggota dewan kita," ujar Hinsa.

Baca juga: Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

"Kami berharap seperti yang disampaikan Bapak Ketua DPR RI, sebelum selesai masa mereka ini bulan September ya, kami berharap memang sudah disahkan. Kebutuhan ini kan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua," lanjut dia.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih berada di tangan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan RUU ini selesai pada September 2019.

RUU ini menjadi salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X