BSSN Sebut RUU Kamtan Siber Mendesak untuk Disahkan, Ini Alasannya

Kompas.com - 23/08/2019, 17:14 WIB
Kepala BSSN Hinsa Siburian di saat melantik pejabat di lingkungan BSSN KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMKepala BSSN Hinsa Siburian di saat melantik pejabat di lingkungan BSSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) Hinsa Siburian menilai pengesahan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU Kamtan Siber) sangat mendesak.

"Kebutuhan ini ( RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) kan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua," ujar Hinsa di Gedung BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Terlebih, ia menilai saat ini teknologi informasi berkembang pesat dan hadir di hampir setiap lini kehidupan masyarakat.

Baca juga: RUU Kamtan Siber Dinilai Tumpang Tindih dengan Aturan Lain

Karenanya, perlu aturan yang melindungi masyarakat dan negara dari serangan siber sewaktu-waktu.

Hinsa menambahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber juga dibutuhkan negara untuk menghadapi peretasan infrastruktur vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Ia mencontohkan peristiwa pemadaman listrik besar-besaran pada 4 Agustus lalu.

Jika hal itu terulang dan terbukti disebabkan peretasan, maka negara membutuhkan lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Baca juga: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dinilai Batasi HAM

Hinsa menilai saat ini belum ada aturan yang memberikan kewenangan khusus kepada BSSN untuk menangani serangan siber terhadap infrastruktur yang vital bagi masyarakat.

Karena itu ia berharap RUU tersebut segera diundangkan.

"Kalau ada serangan siber terhadap infrastruktur kritis, siapa leading sector untuk memimpin, mengatasi. Ini ada kekosongan. Itu yang sebenarnya dipahami anggota dewan kita," ujar Hinsa.

Baca juga: Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

"Kami berharap seperti yang disampaikan Bapak Ketua DPR RI, sebelum selesai masa mereka ini bulan September ya, kami berharap memang sudah disahkan. Kebutuhan ini kan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita semua," lanjut dia.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih berada di tangan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan RUU ini selesai pada September 2019.

RUU ini menjadi salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Nasional
Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X