Presiden Jokowi Dinilai Terlalu Menyederhanakan Persoalan Papua

Kompas.com - 21/08/2019, 19:19 WIB
Pasar Thumburuni, Kabupaten Fakfak, papua Barat, dibakar oleh massa yang melakukan aksi protes terhadap dugaan rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (21/08/2019) Dok IstimewaPasar Thumburuni, Kabupaten Fakfak, papua Barat, dibakar oleh massa yang melakukan aksi protes terhadap dugaan rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (21/08/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, Presiden Joko Widodo terlalu menyederhanakan peristiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Padahal, menurut Usman, persoalan ini begitu kursial karena menyangkut hak asasi manusia.

"Kelihatannya Presiden terlalu menyederhanakan masalah ini seolah-olah ini adalah peristiwa biasa. Padahal ini serius persoalannya," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Baca juga: Terbang ke Papua Rabu Malam Ini, Wiranto Serukan Perdamaian

Usman mengatakan, Jokowi tidak cukup hanya meminta masyarakat Papua memaafkan peristiwa di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Justru semestinya Presiden mengakui adanya kesalahan aparat dalam menangani peristiwa di Surabaya, dan meminta Kapolri menindak secara hukum aparat yang melakukan kesalahan dan terbukti bersikap diskriminatif.

Penindakan secara hukum oleh kepolisian dinilai mudah lantaran bukti berupa rekaman peristiwa sudah dikantongi.

"Untuk menurunkan ekskalasi ketegangan di Papua termasuk di Fakfak yang tadi pagi terjadi itu, adalah dengan segera memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya yang jelas-jelas melukai orang Papua," ujar Usman.

Baca juga: Fahri Hamzah: Obatilah Perasaan Luka Masyarakat Papua...

Lebih lanjut, Usman menilai, Jokowi seharusnya melihat persoalan ini sebagai masalah utama masyarakat Papua, bahwa keadilan dan hak asasi manusia belum sepenuhnya ditegakkan.

Untuk itu, Jokowi diminta untuk lebih memerhatikan persoalan tersebut, tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM," kata Usman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X