Pemerintah Diminta Akui Persoalan Papua HAM, Bukan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, persoalan utama yang dirasakan warga Papua bukan infrastruktur, melainkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur di Papua, tetapi mengutamakan penyelesaian persoalan ketidakadilan dan HAM.

"Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: September, Jokowi Berencana Kunjungi Papua

Usman yakin, pemerintah memiliki agenda tersendiri dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, sebenarnya hal itu bukan menjadi persoalan mendasar yang terjadi di sana.

RINDI NURIS VELAROSDELA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019).

Usman meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian khusus pada masalah keadilan dan HAM masyarakat Papua, seperti besarnya perhatian yang diberikan Jokowi saat melakukan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Rombongan DPR RI Gagal Masuk Ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Jokowi dan pemerintahannya memberikan alokasi dana yang cukup besar.

Jokowi pun berkali-kali melakukan kunjungan ke Papua dalam rangka pembangunan.

Hal itu, juga diharapkan dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan persoalan keadilan dan HAM warga Papua.

"Perhatian semacam itu dibutuhkan untuk persoalan-persoalan yang sekarang ini diangkat oleh orang Papua, yaitu rasisme, diskriminasi, dan pelanggaran HAM," kata Usman.

Baca juga: Selain ke Fakfak, BKO Brimob Juga Akan Dikirim ke 3 Kabupaten di Papua Barat

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Sementara, situasi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura, menurut Polri, sudah kondusif dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan normal, pada Rabu hari ini.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari dugaan perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.