Kompas.com - 21/08/2019, 18:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak harus ikut menangani konflik yang terjadi di Papua, terutama Presiden Joko Widodo yang mempunyai kewenangan menenangkan ketegangan.

Ia mengatakan, Presiden tak bisa hanya mengimbau agar masyarakat Papua bersabar, tetapi harus memberi jaminan bahwa ketersinggungan perasaan itu tidak terulang lagi.

"Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: 6 Saksi Diperiksa Atas Dugaan Perusakan Bendera di Depan Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

Fahri juga mengatakan, Presiden perlu menjamin oknum yang melakukan penghinaan kepada masyarakat Papua dihukum.

Apalagi jika pelaku penghinaan itu pejabat publik.

"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," ujarnya.

Fahri meminta TNI-Polri ikut menenangkan masyarakat dan menjaga agar aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua tidak menggangu keamanan.

Baca juga: Terbang ke Papua Rabu Malam Ini, Wiranto Serukan Perdamaian

Tokoh-tokoh daerah dan tokoh agama di Papua, kata Fahri, harus kompak untuk menenangkan kemarahan masyarakat.

"Dalam hal ini, jangan dianggap sederhana tapi tugas kita sekarang itu hentikan dulu, kalau ini menjalar sebagai sebuah konflik ditingkat bawah saya kira itu yang penting," tuturnya.

Selanjutnya, Fahri mengapresiasi, Presiden Jokowi yang dikabarkan akan segera berkunjung ke Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Baca juga: Mengenal Fenomena FOMO lewat Pembatasan Akses Internet di Papua

"Ya lebih cepat lebih baik karena ada yang luka. kalau mau diskusi yang dalam soal itu nanti kita diskusi dalam, tapi ini penanganan segera itu diperlukan," kata Fahri.

"Jangan dianggap ini soal sosial media, soal salah paham. Orang salah paham enggak sampe segini kok, ada sesuatu yang mendalam dan itu harus kita selesaikan," pungkasnya.

Diberitakan, kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin. Gedung DPRD Papua Barat, eks kantor gubernur, dan sejumlah fasilitas umum dibakar.

Baca juga: 4 Pesan Jokowi Tanggapi Kerusuhan di Papua...

Aksi itu merupakan luapan kemarahan masyarakat atas dugaan diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya sebelumnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo juga sudah berjanji mengusut tuntas dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua itu.

Dedi mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Baca juga: Wagub Papua Barat: Oknum Berkata Rasis Tidak Merepresentasikan Negara

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas serta personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera Merah Putih, Jumat (16/8/2019).

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu. Setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Kompas TV Inilah momen Fadli Zon dan Anggota DPR lainnya tak bisa masuk ke dalam asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Asrama Mahasiswa Papua yang ada di Jalan Kalasan ini tertutup. Ada poster bertuliskan siapa pun yang datang kami tolak. Kedatangan Fadli Zon dan anggota DPR lainnya untuk meminta keterangan langsung dari mahasiswa Papua terkait adanya ketegangan dengan sejumlah ormas beberapa waktu lalu. “Kami datang ke sini dengan maksud ingin mendengarkan secara langsung apa yang sebetulnya terjadi, baik datang ke sini adik-adik mahasiswa dan kita juga ingin bertemu dengan Pemda Jawa Timur, Wali Kota Malang dan Gubernur dan pihak-pihak lain terkait untuk mengumpulkan informasi supaya kita mendengar langsung tidak hanya yang berseliweran di media atau di sosial media,” jelas Fadli Zon. Fadli Zon datang bersama dengan sejumlah Anggota DPR RI dari dapil Papua Barat dan Papua. Fadli Zon berharap kasus ini bisa diusut tuntas dan cepat selesai sehingga tidak menimbulkan dampak negatif lagi. #mahasiswapapua #surabaya #fadlizon
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Kapolri Berharap Masih Ada Kabar Baik 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Bareskrim Jadwalkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong Besok

Nasional
Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Saksi Arif Rachman Sebut Brigadir J Pakai Kaus Merah Bukan Putih Saat Tewas

Nasional
Kerap Obral 'Endorsement', Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Kerap Obral "Endorsement", Jokowi Dinilai Belum Tentukan Dukungan Tetap ke Kandidat Capres 2024

Nasional
PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law demi Hilangkan Praktik Oligarki

Nasional
Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Soal Revisi UU IKN, Begini Tanggapan Kepala Otorita

Nasional
Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Prabowo Pamer Rambut Putih Merespons Ucapan Jokowi soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

KPK Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh untuk Diperksa Hari Ini

Nasional
IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

IDI Beberkan 3 Alasan Utama Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.