Ketua DPP PDI-P Sebut Pemerintah Tak Serius Tangani Konflik di Papua

Kompas.com - 20/08/2019, 16:34 WIB
Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDI-P) bidang Kehormatan Partai sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Komarudin Watubun mengatakan, pemerintah selama ini tak serius dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Ia menilai, setiap kali ada kerusuhan atau aksi demo di Papua, pemerintah cenderung serampangan dalam menanganinya, sehingga konflik tersebut tak sepenuhnya tuntas.

"Ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi. Urusan yang kemarin, yang sekarang lagi bergejolak, kita tidak bisa melihat terpisah-pisah. Ini satu gerakan yang saya kira harus ditelusuri," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

Komarudin mengatakan, pemerintah tak bisa hanya meredakan kerusuhan, tetapi harus menyelesaikan akar masalah di Papua.

"Ini kan ada gerakan besar. Kalau tidak ada konsolidasi yang besar kan tidak mungkin lah, masak orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi jangan kita sibuk untuk mengurus permukaan ya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus," ujarnya.

Komarudin meyakini, pemerintah memiliki perangkat aturan yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Penuntasan konflik di Papua, kata dia, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar tulus akan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

"Memang penanganan Papua ini harus orang tulus, jangan Papua itu dipakai untuk isu-isu cari jabatan, pangkat, cari segala macam," tuturnya.

Komarudin menyinggung insiden mahasiswa asal Papua di Surabaya. Insiden itu kata dia, terlalu didramatisasi sehingga menyulut kemarahan masyarakat Papua.

Sebelumnya diberitakan, kerusuhan pecah di Manokwari Papua. Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Baca juga: Wakil Wali Kota Malang Siap Jelaskan Pernyataan soal Mahasiswa Papua ke Mendagri

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum penangkapan, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Presiden dan Polri Diminta Jamin Perlindungan bagi Warga Papua

Bentrok itu sendiri dipicu informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan. Namun, pihak mahasiswa membantah informasi itu.

Pihak kepolisian juga sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka pelaku perusakan bendera. Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang semula ditangkap kini sudah dibebaskan.

Dari serangkaian peristiwa di Surabaya itu, mahasiswa Papua merasa menjadi korban persekusi, diskriminasi, bahkan rasisme. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat di Papua.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X