Ketua DPP PDI-P Sebut Pemerintah Tak Serius Tangani Konflik di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) bidang Kehormatan Partai sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Komarudin Watubun mengatakan, pemerintah selama ini tak serius dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Ia menilai, setiap kali ada kerusuhan atau aksi demo di Papua, pemerintah cenderung serampangan dalam menanganinya, sehingga konflik tersebut tak sepenuhnya tuntas.

"Ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi. Urusan yang kemarin, yang sekarang lagi bergejolak, kita tidak bisa melihat terpisah-pisah. Ini satu gerakan yang saya kira harus ditelusuri," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

Komarudin mengatakan, pemerintah tak bisa hanya meredakan kerusuhan, tetapi harus menyelesaikan akar masalah di Papua.

"Ini kan ada gerakan besar. Kalau tidak ada konsolidasi yang besar kan tidak mungkin lah, masak orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi jangan kita sibuk untuk mengurus permukaan ya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus," ujarnya.

Komarudin meyakini, pemerintah memiliki perangkat aturan yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Penuntasan konflik di Papua, kata dia, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar tulus akan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

"Memang penanganan Papua ini harus orang tulus, jangan Papua itu dipakai untuk isu-isu cari jabatan, pangkat, cari segala macam," tuturnya.

Komarudin menyinggung insiden mahasiswa asal Papua di Surabaya. Insiden itu kata dia, terlalu didramatisasi sehingga menyulut kemarahan masyarakat Papua.

Sebelumnya diberitakan, kerusuhan pecah di Manokwari Papua. Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Baca juga: Wakil Wali Kota Malang Siap Jelaskan Pernyataan soal Mahasiswa Papua ke Mendagri

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum penangkapan, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Presiden dan Polri Diminta Jamin Perlindungan bagi Warga Papua

Bentrok itu sendiri dipicu informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan. Namun, pihak mahasiswa membantah informasi itu.

Pihak kepolisian juga sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka pelaku perusakan bendera. Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang semula ditangkap kini sudah dibebaskan.

Dari serangkaian peristiwa di Surabaya itu, mahasiswa Papua merasa menjadi korban persekusi, diskriminasi, bahkan rasisme. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat di Papua.