Kompas.com - 20/08/2019, 16:34 WIB
Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) bidang Kehormatan Partai sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Komarudin Watubun mengatakan, pemerintah selama ini tak serius dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Ia menilai, setiap kali ada kerusuhan atau aksi demo di Papua, pemerintah cenderung serampangan dalam menanganinya, sehingga konflik tersebut tak sepenuhnya tuntas.

"Ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi. Urusan yang kemarin, yang sekarang lagi bergejolak, kita tidak bisa melihat terpisah-pisah. Ini satu gerakan yang saya kira harus ditelusuri," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

Komarudin mengatakan, pemerintah tak bisa hanya meredakan kerusuhan, tetapi harus menyelesaikan akar masalah di Papua.

"Ini kan ada gerakan besar. Kalau tidak ada konsolidasi yang besar kan tidak mungkin lah, masak orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi jangan kita sibuk untuk mengurus permukaan ya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus," ujarnya.

Komarudin meyakini, pemerintah memiliki perangkat aturan yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Penuntasan konflik di Papua, kata dia, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar tulus akan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

"Memang penanganan Papua ini harus orang tulus, jangan Papua itu dipakai untuk isu-isu cari jabatan, pangkat, cari segala macam," tuturnya.

Komarudin menyinggung insiden mahasiswa asal Papua di Surabaya. Insiden itu kata dia, terlalu didramatisasi sehingga menyulut kemarahan masyarakat Papua.

Sebelumnya diberitakan, kerusuhan pecah di Manokwari Papua. Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Baca juga: Wakil Wali Kota Malang Siap Jelaskan Pernyataan soal Mahasiswa Papua ke Mendagri

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum penangkapan, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Presiden dan Polri Diminta Jamin Perlindungan bagi Warga Papua

Bentrok itu sendiri dipicu informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan. Namun, pihak mahasiswa membantah informasi itu.

Pihak kepolisian juga sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka pelaku perusakan bendera. Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang semula ditangkap kini sudah dibebaskan.

Dari serangkaian peristiwa di Surabaya itu, mahasiswa Papua merasa menjadi korban persekusi, diskriminasi, bahkan rasisme. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat di Papua.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X