Ketua DPP PDI-P Sebut Pemerintah Tak Serius Tangani Konflik di Papua

Kompas.com - 20/08/2019, 16:34 WIB
Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ketika ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (28/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) bidang Kehormatan Partai sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Komarudin Watubun mengatakan, pemerintah selama ini tak serius dalam menangani konflik yang terjadi di Papua.

Ia menilai, setiap kali ada kerusuhan atau aksi demo di Papua, pemerintah cenderung serampangan dalam menanganinya, sehingga konflik tersebut tak sepenuhnya tuntas.

"Ini paling satu minggu juga sudah lupa lagi. Urusan yang kemarin, yang sekarang lagi bergejolak, kita tidak bisa melihat terpisah-pisah. Ini satu gerakan yang saya kira harus ditelusuri," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

Komarudin mengatakan, pemerintah tak bisa hanya meredakan kerusuhan, tetapi harus menyelesaikan akar masalah di Papua.

"Ini kan ada gerakan besar. Kalau tidak ada konsolidasi yang besar kan tidak mungkin lah, masak orang bicara monyet di Surabaya langsung di beberapa kota terjadi kebakaran. Jadi jangan kita sibuk untuk mengurus permukaan ya, asap, sibuk siram asap, tapi apinya tidak diurus," ujarnya.

Komarudin meyakini, pemerintah memiliki perangkat aturan yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Penuntasan konflik di Papua, kata dia, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar tulus akan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Terima Laporan Gubernur, Mendagri Sebut Wilayah Papua Sudah Kondusif

"Memang penanganan Papua ini harus orang tulus, jangan Papua itu dipakai untuk isu-isu cari jabatan, pangkat, cari segala macam," tuturnya.

Komarudin menyinggung insiden mahasiswa asal Papua di Surabaya. Insiden itu kata dia, terlalu didramatisasi sehingga menyulut kemarahan masyarakat Papua.

Sebelumnya diberitakan, kerusuhan pecah di Manokwari Papua. Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Baca juga: Wakil Wali Kota Malang Siap Jelaskan Pernyataan soal Mahasiswa Papua ke Mendagri

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum penangkapan, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Presiden dan Polri Diminta Jamin Perlindungan bagi Warga Papua

Bentrok itu sendiri dipicu informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan. Namun, pihak mahasiswa membantah informasi itu.

Pihak kepolisian juga sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka pelaku perusakan bendera. Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang semula ditangkap kini sudah dibebaskan.

Dari serangkaian peristiwa di Surabaya itu, mahasiswa Papua merasa menjadi korban persekusi, diskriminasi, bahkan rasisme. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat di Papua.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X