Politisi PDI-P Ini Nilai Jokowi Sindir KPK Lewat Pidato Kenegaraan

Kompas.com - 17/08/2019, 16:59 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu sepakat dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi bahwa pemberantasan korupsi jangan hanya diukur dari jumlah orang yang dipenjarakan.

Politisi PDI-P ini menilai Presiden Joko Widodo sedang menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) lewat pidato kenegaraannya.

Sebab, selama ini KPK terus-terusan melakukan operasi tangkap tangan tanpa berupaya membangun sistem pencegahan korupsi.

“KPK diberi kewenangan khusus untuk pencegahan dan itu tidak pernah optimal dilakukan. Maka KPK terjebak pada rutinitasnya nangkepin orang, padahal pengembalian uang negara dan uang pengganti minim,” ujar Masinton kepada Kompas.com, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: KPK Soroti 2 Poin Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Bersama DPD-DPR

Dengan model pemberantasan korupsi yang seperti itu, kata Masinton, negara sebenarnya tekor.

Sebab anggaran KPK yang besar tidak dibarengi dengan pencegahan korupsi yang optimal.

“Selama 15 tahun KPK berdiri, kita rata-ratakan anggaran KPK Rp 1 T per tahun, berarti Rp 15 T. Sementara kita tahu pengembalian kerugian negara itu di bawah Rp 5 T. Negara tekor,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Kinerja Penegak Hukum Harus Diubah, Bukan Lagi soal Berapa yang Dipenjara

Dengan kondisi itu, Masinton menilai ada paradigma baru penegakan hukum di Indonesia yang diinginkan oleh Presiden agar tidak terjebak pada rutinitas penindakan.

Masinton meyakini betul Presiden Jokowi sedang mengkritik KPK karena kepala pemerintahan berbicara soal pencegahan.

“Dalam institusi penegakan hukum kita, khususnya dalam pemberantasan korupsi, satu-satunya institusi yang diberi kewenangan pencegahan adalah KPK. Polisi dan Kejaksaan tidak ada kewenangan pencegahan,” kata Masinton.

Baca juga: Ketua KPK: Presiden Tetap Dukung Penindakan yang Keras, Tapi...

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, kinerja para penegak hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diubah.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X