Ketua KPK: Presiden Tetap Dukung Penindakan yang Keras, Tapi...

Kompas.com - 17/08/2019, 05:41 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 di antaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 di antaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp 2,1 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD-DPR sejalan dengan apa yang telah dilakukan lembaga yang dipimpinnya.

Dalam pidatonya, Presiden diketahui menyatakan, penegakan hukum yang tepat bukan hanya dihitung dari jumlah orang yang dipenjarakan, tetapi juga dari pencegahan terjadinya tindak pidana.

"Penindakan yang keras tetap didukung. Tapi dalam waktu yang sama, orientasi penegak hukum juga harus melakukan pencegahan secara baik," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: KPK Soroti 2 Poin Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Bersama DPD-DPR

Ia menambahkan, KPK selama ini telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi yang masif selain menangkap banyak tersangka.

Hal itu diwujudkan dengan pendampingan sejumlah instansi pemerintah agar terhindar dari kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran.

Selama ini, KPK juga telah memberikan arahan dan pendampingan kepada seluruh kepala daerah agar terhindar dari zona rawan korupsi dalam mengelola APBD.

Ke depan, KPK akan terus memberi pendampingan kepada seluruh instansi strategis berkaitan dengan pengelolaan anggaran demi menekan jumlah kasus korupsi.

" Pencegahan yang masif itu pasti harus menyasar sektor strategis dan diharapkan oleh Presiden terjadi perubahan manajemen, perubahan tata kelola kemudian perubahan sistem," ucap Agus.

"KPK kan hari ini mendampingi untuk manajemen tata kelola untuk sistem, itu berubah di banyak tempat. Kami mendampingi di banyak lembaga. Kami juga memberikan saran kepada Presiden mengenai reformasi birokrasi, mengenai tata kelola di banyak area pencegahan," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan bahwa kinerja para penegak hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) harus diubah.

Baca juga: ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi

Tidak hanya penegak hukum dan HAM, Jokowi juga menekankan agar kinerja pemberantasan korupsi turut dilakukan hal yang sama.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X