JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, jumlah organisasi dan aparat yang tidak efisien dan relevan harus mulai dipangkas.
Jokowi beralasan, saat ini banyak pekerjaan administrasi yang sudah bisa dikerjakan oleh komputer maupun memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence).
"Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas," kata Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR RI, Jumat (16/8/2019).
Baca juga: Jokowi: Ukuran Realisasi Anggaran Bukan Dilihat dari yang Dihabiskan
Jokowi menuturkan, pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang bagi manusia untuk memudahkan hal-hal yang dahulu sulit dilakukan.
Tidak hanya itu, teknologi juga membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit.
"Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung," kata Jokowi.
Baca juga: Di Depan Parlemen, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota
Jokowi melanjutkan, hal itu juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kultur aparat aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, serta pejabat BUMN.
"Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah. Sebaliknya kita cari kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat," kata Jokowi.