Keluarga Korban Pelanggaran HAM Minta Gugatan Kivlan terhadap Wiranto Ditindaklanjuti

Kompas.com - 14/08/2019, 14:15 WIB
Ketua Presidium JSKK Maria Catharina Sumarsih saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN Ketua Presidium JSKK Maria Catharina Sumarsih saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (14/8/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menindaklanjuti gugatan mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang ketika itu menjadi Panglima ABRI terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa.

Ketua Presidium JSKK Maria Catharina Sumarsih menilai, Komnas HAM mesti menindaklanjuti gugatan tersebut karena gugatan itu berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1998. 

"Agar Komnas HAM menindaklanjuti atau merespons terhadap gugatan perdata yang dilakukan oleh Kivlan Zen ke Wiranto dan karena ini ada kaitannya dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam tragedi Semanggi dan Trisakti," kata Sumarsih di Kantor Komnas HAM, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Gugat Wiranto, Berikut 6 Hal tentang Kivlan Zen

Hari ini, Sumarsih bersama anggota JSKK lainnya melakukan audiensi kepada Komnas HAM.

Salah satu hal yang dibahas dalam audiensi itu yakni permohonan agar Komnas HAM menindaklanjuti gugatan Kivlan.

Sumarsih mengatakan, gugatan Kivlan terhadap Wiranto dapat menjadi pintu masuk bagi Komnas HAM untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mengadili para pelanggar HAM.

"Setidak-tidaknya ini menjadi alat bukti baru bagi Kejaksaan Agung untuk mau menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM untuk (tragedi) Trisakti, Semanggi 1 dan 2 ke tingkat penyidikan," ujar Sumarsih.

Adapun Kivlan Zen mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Wiranto.

Gugatan tersebut terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Saat itu, Wiranto menjabat Panglima ABRI (sekarang TNI).

Baca juga: Digugat Kivlan Zen soal Pam Swakarsa, Wiranto Bilang Semuanya Tak Benar

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan, kliennya meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto.

"Karena peristiwa itu, Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang Rp 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," ujar Tonin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X