Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Syaiful Arif
Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP)

Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP), Staf Ahli MPR RI. Mantan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018). Penulis buku; (1) Islam dan Pancasila, Perspektif Maqashid Syariah Prof. KH Yudian Wahyudi, PhD (2022).  (2) Pancasila versus Khilafah (2021), (3) Pancasila, Pemikiran Bung Karno (2020), (4) Islam, Pancasila dan Deradikalisasi (2018), (5) Falsafah Kebudayaan Pancasila (2016), serta beberapa buku lain bertema kebangsaan, Islam dan kebudayaan.

Daftar Tantangan buat Jokowi Menuju Reformasi Penguatan Pancasila

Kompas.com - 14/08/2019, 07:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Di dalam karya monumental tersebut, Yudi yang juga mantan Kepala BPIP ini mengembangkan konsepsi lima sila berdasarkan teori-teori sosial kontemporer.

Maka, sila pertama memuat konsep agama publik (public religion) dan pola hubungan agama dan negara dalam rangka toleransi kembar (twin toleration).

Melalui konsep ini, ketuhanan kita tidak berhenti pada ritus dan toleransi beragama, tetapi pengamalan agama demi kebajikan publik (public virtue).

Melalui toleransi kembar, Pancasila ingin menegaskan bahwa watak kenegaraannya, melampaui sekularisasi dan islamisasi.

Sila kedua memuat konsep Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan konstitusi kita terhadapnya.

Sila ketiga memuat konsep nasionalisme kewargaan (civic nationalism) yang mempraksiskan semangat kebangsaan ke dalam etos kewargaan demokratis.

Lalu, sila keempat memuat konsep demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy) yang menekankan kekuatan deliberasi publik dalam perumusan kebijakan politik.

Baca juga: Mengapa Pancasila Tidak Bisa Diganti?

Adapun sila kelima memuat konsep ekonomi Pancasila dan ideal Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state)

Dimensi kognitif ini harus diperkuat di dalam pedoman dan praktik penguatan Pancasila.

Sebab, Indonesia pasca-reformasi adalah Indonesia demokratis, yang masyarakatnya memiliki kritisisme juga penguasaan pengetahuan tingkat lanjut.

Kontekstualisasi lima sila ke dalam diskursus ilmiah kontemporer menjadi langkah wajib jika ideologi bangsa ini ingin bergema di ruang publik kita.

Dengan penguatan dimensi kognitif ini, Pancasila tidak akan menjadi doktrin. Pada saat bersamaan, ia bisa meluaskan cakrawala wawasan anak bangsa agar tidak terpapar radikalisme.

Baca juga: Yudi Latif: Ada yang Lebih Gawat dari Komunisme...

Pada titik inilah keluasan pengetahuan Pancasila bisa memperkuat “keyakinan normatif” masyarakat atas ideologi nasionalnya ini.

Oleh karena itu, penguatan Pancasila perlu meletakkan diri pada “semangat reformasi”. Artinya, konstruksi pengetahuan dan praktik penguatannya pun harus direformasi.

Dalam upaya reformasi ini, pemijakan pada tradisi berpikir para pendiri bangsa wajib didahulukan.

Sebab, berdasarkan khazanah kebangsaan inilah Pancasila bisa diperkuat demi demokratisasi terus-menerus menuju struktur masyarakat berkeadilan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com