Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Beri Sinyal Puan Jadi Calon Tunggal Ketua DPR yang Diajukan

Kompas.com - 10/08/2019, 17:01 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Puan Maharani menjadi calon tunggal yang diajukan partainya untuk mengisi jabatan Ketua DPR.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDI-P berhak atas posisi ketua DPR pada periode 2019-2024.

Ketentuan ini diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

"Kalau UU MD3 ini kan sudah ditentukan, bahwa yang menjadi Ketua DPR dari PDI Perjuangan," ujar Hasto saat ditanya apakah penunjukan ketua DPR mengerucut pada sosok Puan, Sabtu (10/8/2019).

"Sehingga demokrasi kita ya musyawarah, musyawarah itu mengerucutkan (kandidat ketua DPR) tunggal," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Beberapa waktu belakangan ini, nama Puan memang santer disebut sebagai calon kuat Ketua DPR.

Berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2019, Puan sebagai calon anggota legislatif yang maju untuk dapil Jawa Tengah V memperoleh suara tertinggi. Puan mendapatkan 404.034 suara, disusul oleh Aria Bima mendapatkan 123.529 suara.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki kewanangan tertinggi untuk menentukan kader yang akan menjabat sebagai letua DPR.

"Segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya. Untuk menjadi Ketua DPR itu sesuai dengan UU MD3 memang PDI-P yang mendapatkan kehormatan tetapi kami tetap menjalankan proses komunikasi politik karena ini nanti juga satu napas dengan apa yang terjadi di MPR," kata Hasto.

"Dengan demikian dialog akan dilakukan namun siapa yang akan jadi Ketua DPR, Bu Mega yang akan menentukan," tutur dia.

Baca juga: Megawati: Mbak Puan Sudah Bolak-balik Tanya, Ditugasi ke Legislatif atau Eksekutif?

Sebelumnya, Megawati sempat bercerita bahwa Puan sering bertanya-tanya kepadanya pakah akan ditugaskan sebagai menteri atau menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024.

Hal itu terjadi saat Megawati membacakan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024 di Kongres V PDI-P, Sabtu (10/8/2019).

"Mbak Puan sudah bolak-balik tanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif?" ucap Megawati.

Kepada Puan, Megawati hanya menjawab singkat. Ia meminta Puan bersabar dan mengingatkan bahwa posisi di kursi legislatif maupun eksekutif sama-sama baik.

"Ya entar saja tunggu, (legislatif dan eksekutif) sama-sama penting," ucap Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com