Kompas.com - 09/08/2019, 16:24 WIB
Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019)
|
Editor Krisiandi

BALI, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Puan Maharani menilai dirinya memiliki kapasitas untuk menjabat sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.

Menurut Puan, rekam jejaknya sebagai anggota legislatif sebanyak tiga kali dan perolehan suara secara nasional pada Pemilu 2019 lalu merupakan modal agar dapat dicalonkan sebagai Ketua DPR oleh PDI-P.

"Ya dilihat saja sendiri bahwa alhamdulliah saya sudah tiga kali menjadi caleg kemudian jadi anggota DPR. ya dicek sendiri saja suara saya terakhir 404 ribu merupakan suara terbanyak di nasional dan lain lain sebagainya," ujar Puan di lokasi Kongres V PDI-P, Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali, Jumat, (9/8/2019).

Baca juga: Puan Akui Namanya Masuk Kandidat Ketua DPR Periode 2019-2024

Diketahui, berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2019, Puan sebagai calon anggota legislatif yang maju untuk dapil Jawa Tengah V memperoleh suara tertinggi, yakni mencapai 404.034 suara, disusul oleh Aria Bima mendapatkan 123.529 suara.

Di sisi lain, lanjut Puan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P berhak menempati posisi pimpinan DPR.

Ketentuan ini diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Posisi pemenang pemilu itu kan dilakukan setiap 5 tahun dalam proses pemilihan umum dan diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk bisa memenangkan atau diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menang dalam pemilu. Jadi ya itu merupakan hak partai politik," kata Puan.

Baca juga: Membaca Hambatan Puan Maharani Menjadi Ketua DPR

Catatan Kompas.com, Puan pernah berorganisasi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI tahun 2012-2014.

Di DPR, Puan juga berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Selain itu, Puan juga anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) dan saat ini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.