Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 09/08/2019, 16:24 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Puan Maharani menilai dirinya memiliki kapasitas untuk menjabat sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.

Menurut Puan, rekam jejaknya sebagai anggota legislatif sebanyak tiga kali dan perolehan suara secara nasional pada Pemilu 2019 lalu merupakan modal agar dapat dicalonkan sebagai Ketua DPR oleh PDI-P.

"Ya dilihat saja sendiri bahwa alhamdulliah saya sudah tiga kali menjadi caleg kemudian jadi anggota DPR. ya dicek sendiri saja suara saya terakhir 404 ribu merupakan suara terbanyak di nasional dan lain lain sebagainya," ujar Puan di lokasi Kongres V PDI-P, Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali, Jumat, (9/8/2019).

Baca juga: Puan Akui Namanya Masuk Kandidat Ketua DPR Periode 2019-2024

Diketahui, berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2019, Puan sebagai calon anggota legislatif yang maju untuk dapil Jawa Tengah V memperoleh suara tertinggi, yakni mencapai 404.034 suara, disusul oleh Aria Bima mendapatkan 123.529 suara.

Di sisi lain, lanjut Puan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P berhak menempati posisi pimpinan DPR.

Ketentuan ini diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Posisi pemenang pemilu itu kan dilakukan setiap 5 tahun dalam proses pemilihan umum dan diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk bisa memenangkan atau diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menang dalam pemilu. Jadi ya itu merupakan hak partai politik," kata Puan.

Baca juga: Membaca Hambatan Puan Maharani Menjadi Ketua DPR

Catatan Kompas.com, Puan pernah berorganisasi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI tahun 2012-2014.

Di DPR, Puan juga berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Selain itu, Puan juga anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) dan saat ini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com