Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Usul Presiden Kembali Dipilih MPR

Kompas.com - 09/08/2019, 21:06 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemilihan presiden kembali digelar secara tak langsung. Presiden, kata Bambang, sebaiknya dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti pada Pemilu 1999.

"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR," kata Bambang dalam diskusi rilis survei nasional oleh Cyrus Network di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Bambang mengaku mendapat pertanyaan dan usulan dari publik terkait hal ini. Mekanisme pemilihan presiden seperti itu, bisa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Baca juga: Mendagri Usulkan Pileg dan Pilpres Dipisah

Salah satu alasan yang bisa merealisasikan presiden dipilih MPR, lanjut dia, adalah kerumitan dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang juga mengakibatkan polarisasi tajam di masyarakat.

"Ini pertanyaan publik. Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja," tuturnya kemudian.

"Ini kan keinginan sebagian orang tapi apa enggak sebaiknya Cyrus juga uji ke publik. Kalau memang mau dikembalikan ke MPR ya UUD harus kita amandemen," sambungnya.

Baca juga: PKB: Kursi Pimpinan MPR Bergantung pada Arahan Presiden

Lebih lanjut, Bambang menyatakan, sistem pemilu apapun yang akan dijalankan harus sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat.

"Bagi kami di DPR dan MPR suara publik terbanyak yang kita dahulukan. Kita petakan suara publik secara demografi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat kita," imbuhnya.

Sistem ini juga diusulkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono. 

Hendro menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca juga: Hendropriyono Usul Presiden Kembali Dipilih MPR

Ia menyebut, tidak sedikit masyarakat yang kini berani mencaci-maki pemerintah hanya karena perbedaan pandangan politik.

"Menurut saya kalau mau konsekuen pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya," kata Hendro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com