PKS Enggan Bentuk Paket Pimpinan MPR dengan Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, partainya tak akan ikut dalam paket pemilihan pimpinan MPR 2019-2024.

Sebab, itu artinya PKS harus bergabung dengan partai koalisi pemerintah. 

"Bahwa aturannya memang DPR itu adalah urutan pemenang, di MPR memang paket. Tapi secara logika, kalau kami ingin ikut paket ya kami harus bersama pemerintah," kata Sohibul di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Isi Paket Pimpinan MPR Disarankan Gabungan Oposisi dan Koalisi Pemerintah

"Kalau kami tidak bersama pemerintah kan berarti kami tidak punya paket. Ya sudah lah, kami nggak apa-apa," lanjutnya. 

Sohibul mengatakan, soal paket pimpinan pernah dibicarakan dengan partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga.

Namun, kata dia, sejak Badan Pemenangan Nasional (BPN) resmi dibubarkan, tidak ada pembicaraan lebih lanjut mengenai paket pimpinan MPR.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Kursi Ketua MPR dan DPR Sudah Disepakati

"Sebenernya di obrolan-obrolan lepas masih (obrolan paket pimpinan MPR) ketika kita 02 ya ada gitu. Tetapi kan begitu 02 dibubarkan dan kemudian teman-teman kan ikut merapat kesana ya, berarti pembicaraannya ada di sana," ujarnya.

Selanjutnya, Sohibul tak memungkiri PKS juga menginginkan kursi pimpinan MPR. Namun, PKS harus realistis.

"Tadi, kita realistis. Kalau mau sih mau (kursi pimpinan MPR). Tapi mau kalau ngga realistis buat apa kan," pungkasnya.