PKB: Kursi Pimpinan MPR Bergantung pada Arahan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, penentuan ketua MPR dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bergantung pada kesepakatan politik dan arahan dari presiden terpilih, Joko Widodo.

"Jadi secara teknis pasti paket, paket (pimpinan MPR) ini tergantung pada kesepakatan politik, Golkar pengen, semua pengen, tetapi tergantung pada kesepakatan di KIK dan arahan Jokowi," kata Karding dalam diskusi "Berebut Kursi Ketua MPR" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Gerindra Yakin Kursi Pimpinan MPR Disepakati pada Menit Akhir

Karding menyampaikan, presiden Jokowi tentu ingin seluruh urusan KIK berjalan dengan lancar serta ingin agenda kepresidenannya terkawal dalam MPR.

Selanjutnya, Karding menyinggung soal partai-partai di parlemen yang sedang bersepakat untuk memunculkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam skema ketatanegaraan.

Menurut dia, apabila GBHN dimunculkan, semua partai pasti ingin mengambil kursi pimpinan MPR.

"Kalau GBHN dimunculkan semua yang berkepentingan akan mengambil MPR. Jangan sampai amandemen terbatas jadi tak terbatas. Jadi soliditas kesepakatan bukan hanya soal kesepakatan ketua MPR, tapi agenda ke depan dalam lobi politik," ujar dia. 

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sama-sama menginginkan kursi Ketua MPR 2019-2024.

Baca juga: MPR: Menghargai Pendidikan Adalah Ciri Negara Maju

Partai Golkar dan PKB menjadi partai yang sering menyatakan keinginan tersebut.

Adapun PDI-P mengatakan, tak ada larangan apabila sebuah partai yang menduduki kursi Ketua DPR, kemudian menduduki kursi ketua MPR.

PPP juga berharap partainya dapat mengisi kursi pimpinan MPR. Sementara itu, Nasdem menyerahkan kursi ketua MPR kepada pimpinan parpol yang lebih muda.