Kompas.com - 12/07/2019, 16:32 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengusulkan jabatan presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Menurut saya kalau mau konsekuen pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya," kata Hendro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hendro menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca juga: Muhaimin Ingin Kursi Ketua MPR, Maruf Amin Mendukung

Ia menyebut, tidak sedikit masyarakat yang kini berani mencaci-maki pemerintah hanya karena perbedaan pandangan politik.

"Rakyat juga disiplin sosialnya bagus, sekarang disiplin sosial enggak ada, semua orang teriak, masa orang maki-maki pemimpinnya," ujar Hendro.

Baca juga: Wasekjen PKB: Cak Imin Kader Terbaik, Layak Jadi Ketua MPR

Ia pun mengkritik proses pemilihan langsung yang menurut dia menghabiskan dana berjumlah besar. Hendro menyebut, biaya penyelenggaraan Pemilu secara langsung selalu membengkak dari tahun ke tahun.

"Saya mewakili orang-orang tua segenerasi saya, saya prihatin. Karena kalau begini terus, bangkrut kita," ucap dia.

Sebelumnya, Hendro juga mengusulkan agar jabatan presiden dibatasi dalam satu periode dengan masa jabatan selama delapan tahun.

Kompas TV Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir juga dalam perayaan ulang tahun Polri. Usai menghadiri perayaan, Zulhas meminta semua kalangan untuk mendoakan agar Jokowi-Maruf Amin sukses memimpin hingga 5 tahun mendatang.<br /> Meski masih belum gamblang menentukan sikap akan berkoalisi atau oposisi, Zulkifli Hasan meminta semua kalangan untuk rekonsiliasi. Zulhas meminta masyarakat melupakan perbedaan saat pilpres. Ketika ditanya soal kemungkinan jatah kursi menteri, Zulhas menyerahkan seluruh keputusan pada Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Nasional
Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

Nasional
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

Nasional
Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

Nasional
Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

Nasional
Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.