JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengusulkan jabatan presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Menurut saya kalau mau konsekuen pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya," kata Hendro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Hendro menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Baca juga: Muhaimin Ingin Kursi Ketua MPR, Maruf Amin Mendukung
Ia menyebut, tidak sedikit masyarakat yang kini berani mencaci-maki pemerintah hanya karena perbedaan pandangan politik.
"Rakyat juga disiplin sosialnya bagus, sekarang disiplin sosial enggak ada, semua orang teriak, masa orang maki-maki pemimpinnya," ujar Hendro.
Baca juga: Wasekjen PKB: Cak Imin Kader Terbaik, Layak Jadi Ketua MPR
Ia pun mengkritik proses pemilihan langsung yang menurut dia menghabiskan dana berjumlah besar. Hendro menyebut, biaya penyelenggaraan Pemilu secara langsung selalu membengkak dari tahun ke tahun.
"Saya mewakili orang-orang tua segenerasi saya, saya prihatin. Karena kalau begini terus, bangkrut kita," ucap dia.
Sebelumnya, Hendro juga mengusulkan agar jabatan presiden dibatasi dalam satu periode dengan masa jabatan selama delapan tahun.