8 Jam Diperiksa KPK, Eks Presdir Lippo Cikarang Bantah Beri Uang ke Bupati Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, kembali membantah bahwa dirinya menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Sebelumnya, Toto diduga menyerahkan uang senilai Rp 10,5 miliar kepada Neneng.

"Mengenai yang media beritakan, kok Rp 10,5 miliar? sebetulnya waktu saya jadi saksi juga sudah saya bantah dalam persidangan. Dalam pemeriksaan tadi saya membantah lagi soal Rp 10,5 miliar itu," ujar Toto seusai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Mantan Presdir Lippo Cikarang Jadi Tersangka Kasus Meikarta

Toto pun diperiksa oleh penyidik sekitar delapan jam sejak pukul 10.00 WIB. Ia keluar dari gedung KPK pukul 18.15 WIB.

Toto mengaku tak pernah memberikan uang sebanyak Rp 10,5 miliar untuk izin pembangunan kawasan Meikarta.

"Masalahnya saya enggak pernah memberikan. Enggak ada, jadi terakhir saya berdoa supaya proses ini cepat selesai," paparnya kemudian.

Toto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus Meikarta pada Senin (29/7/2019).

Ia diduga menyuap Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin, untuk mengurus perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Toto menyetujui setidaknya 5 kali pemberian kepada Neneng, baik dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan rupiah dengan nilai total Rp 10,5 miliar.

Sigid Kurniawan Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (kedua kiri) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.

Salah satu izin yang harus dilengkapi yakni izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT).

Demi memuluskan perizinan itu, Bartholomeus bersama sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang bertemu dengan Neneng dalam rangka pendekatan.

Baca juga: KPK Periksa Eks Presdir Lippo Cikarang terkait Kasus Suap Meikarta

Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya.

Toto pun menyanggupi ketika diminta sejumlah uang untuk memuluskan pengurusan izin.

Sebulan berselang, Neneng menandatangani IPPT dengan luas kurang lebih 846.356 meter persegi untuk pembangunan komersial kepada PT Lippo Cikarang.

Setelah izin keluar, pegawai PT Lippo Cikarang, atas persetujuan Bartholomeus, menerima uang sebesar Rp 10,5 miliar dari PT Lippo Cikarang di helipad PT Lippo Cikarang. Uang itulah yang akhirnya diserahkan kepada Neneng.