Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekda: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

Kompas.com - 05/08/2019, 17:07 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, mengungkapkan, warganya yang saat ini masih berada di pengungsian membutuhkan tempat tinggal.

Ribuan warga Nduga memilih mengungsi ke hutan-hutan dan kabupaten-kabupaten terdekat seperti Wamena, pasca-operasi militer yang digelar pada awal Desember 2018 lalu.

Operasi militer digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua.

Baca juga: Sekda Nduga Sebut Masyarakatnya Sulit Akses Pendidikan dan Kesehatan

Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Masyarakat ini, mereka yang mengungsi di Wamena, di ibu kota Keneam dan beberapa tempat membutuhkan tempat tinggal dan kita harus membangun rumah dalam waktu dekat ini," ujar Namia saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Kendati demikian, lanjut Namia, Pemkab Nduga tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membangun rumah bagi para pengungsi.

Baca juga: Pemkab Sebut Warga Nduga Trauma, Minta Penarikan TNI/Pori Secepatnya

Namia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, termasuk dalam memenuhi hak warga atas pendidikan, kesehatan, dan pemulihan dari trauma.

Oleh sebab itu ia berharap pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran dana untuk menangani pengungsi Nduga.

Namun, dalam pertemuan itu Namia tidak menyebutkan berapa anggaran yang dimiliki maupun yang dibutuhkan oleh Pemkab.

Baca juga: Bupati Nduga Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Wilayahnya

"Kami mulai dari bulan Desember (2018) sampai sekarang delapan bulan, dengan kemampuan APBD yang ada kami berusaha, tapi tidak sanggup lagi untuk menangani kebutuhan rumah masyarakat, termasuk pendidikan. Apalagi untuk proses pemulihan, traumanya sangat tinggi sekali," kata Namia.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat.

Di antara pengungsi ini, tercatat 53 orang dilaporkan meninggal.

Baca juga: Konflik Bersenjata, Pendidikan 700-an Anak Pengungsi Nduga di Papua Terbengkalai

Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.

Data relawan menyebut pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan dari mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.

Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, di dalam satu rumah atau honai bisa berisi antara 30-50 orang.

Kompas TV Bantuan logistik berupa makanan dan peralatan sekolah dari Kementerian Sosial bagi pengungsi konflik di Nduga, Papua senilai Rp 3,6 miliar ditolak para pengungsi. Penolakan ini dilakukan saat Kementerian Sosial RI mendatangi posko pengungsi untuk menyerahkan bantuan. Namun pengungsi menolak bantuan tersebut tanpa alasan jelas. Kasubdit Perlindungan Sosial Korban Bencana Ekonomi Kementerian Sosial RI pun sangat menyayangkan penolakan tersebut. Menurutnya, bantuan yang akan diberikan adalah bentuk bantuan negara terhadap para pengungsi, karena banyak yang mengalami kelaparan dan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meski tidak sempat menyerahkan bantuan karena mendapat penolakan, Kementerian Sosial RI terus berupaya untuk menyerahkan bantuan tersebut melalui Dinas Sosial Kabupaten Nduga. #KonflikNduga #Nduga #KonflikPapua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com