Bupati Nduga Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Wilayahnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Baca juga: Konflik Bersenjata, Pendidikan 700-an Anak Pengungsi Nduga di Papua Terbengkalai

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya semenjak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," ujar Namia.

Baca juga: Tokoh di Balik Konflik Nduga, Siapa Egianus Kogoya?

Data Kementerian Sosial mencatat, saat ini setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat. Di antara pengungsi ini tercatat 53 orang dilaporkan meninggal.

Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.

Data relawan menyebut, pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.

Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, satu rumah atau honai bisa berisi 30-50 orang.