Selain soal Listrik Padam, Jokowi Pernah Marah Saat 3 Peristiwa Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendatangi Kantor Pusat PT PLN Persero, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019), untuk meminta penjelasan mengenai peristiwa listrik padam di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Jokowi datang ke Kantor Pusat PLN didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Ada pula Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Baca juga: Memahami Istilah Orang-orang Pintar Saat Jokowi Marah di Depan Pejabat PLN...

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi beserta rombongan bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani beserta jajaran direksi yang menjelaskan penyebab padamnya listrik.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa.

Dengan raut wajah kesal, Jokowi menilai, penjelasan yang diberikan terlalu panjang.

"Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," ujar Jokowi.

Plt Dirut PLN tersebut lalu meminta waktu untuk menjelaskan kembali.

Akan tetapi, setelah mendengarkan penjelasan Sripeni, Presiden meninggalkan ruang pertemuan dan menolak meladeni wawancara dengan awak media.

Pertemuan itu berlangsung selama 15-20 menit.

Selain peristiwa di Kantor PLN, Presiden Jokowi juga pernah marah saat merespons sejumlah peristiwa. Ini tiga di antaranya:

Perdebatan antar-menteri

Jokowi pernah marah saat mendapati para menterinya beradu pendapat di luar ruang rapat.

Melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi SP, Jokowi mengatakan, perdebatan menteri di luar ruang rapat menimbulkan persepsi kabinet yang tidak solid.

Ia mengatakan, penilaian tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta investor dan iklim investasi di Indonesia.

Pernyataan presiden tersebut keluar setelah beberapa menterinya saling sindir mengenai kinerja menteri lain di media.

Baca juga: Usai Dengar Penjelasan Plt Dirut PLN, Jokowi Marah dan Langsung Pergi

Menurut catatan Kompas.com, terdapat sejumlah silang pendapat yang terjadi, seperti kasus proyek pembangkit listrik 35.000 MW antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Perdebatan kedua menteri tersebut juga terjadi mengenai perpanjangan kontrak Freeport.

Perbedaan pendapat antara kedua menteri ini terjadi pula saat membahas kilang minyak Masela.

Selain itu, silang pendapat tentang impor beras antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan saat itu, Thomas Lembong.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno juga pernah beda pendapat tentang kereta cepat.

Saat itu, Rini mendorong agar pengerjaan proyek segera dipercepat, namun Jonan berusaha menjaga agar tidak ada perizinan dan hal yang dilanggar terkait proyek itu.

Polemik antar-menteri pun terjadi antara Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengenai penggantian direksi Garuda Indonesia.

SETPRES / AGUS SOEPARTO Presiden Joko Widodo meninjau Puncak Waringin, Labuan Bajo, Flores, NTT, Rabu (10/7/2019).

Kasus saham Freeport

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, pernah membuat presiden berang.

Presiden Jokowi marah saat mengetahui transkrip percakapan Setya Novanto dengan pengusaha Reza Chalid, serta Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Kala itu, ketiganya membahas renegosiasi kontrak Freeport.

Namun, saat kejadian, diduga ketiganya mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham.

Baca juga: Ruhut: Ketika Jokowi Marah, Para Menteri Bisa Dibuang ke Laut...

Menurut pemberitaan Kompas.com (8/12/2015), dalam pertemuan itu, Setya dan Reza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik.

Rekaman tersebut digunakan Menteri ESDM Sudirman Said untuk melaporkan pelanggaran etika Setya Novanto ke Mahkamah Kerhormatan Dewan.

Jokowi sendiri tampak tenang ketika diwawancarai awak media mengenai hal tersebut saat memberi pernyataan mengenai persiapan pilkada serentak.

Soal Dwell Time Pelabuhan Belawan

Peristiwa lain yang membuat presiden marah adalah durasi dwell time atau muat barang di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara yang jauh dari harapan.

"Di Belawan masih tujuh, delapan hari. Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh, delapan hari, coba?" ucap Jokowi di Jakarta (13/9/2016).

Baca juga: Jokowi Marah, Apa Kata Pengacara Setya Novanto?

Pelabuhan yang dikelola Pelindo I itu pun, menurut Jokowi, tidak bisa lagi menggunakan cara lama untuk menurunkan dwell time.

Dia bahkan mendapatkan informasi adanya bentuk kecurangan di pelabuhan itu.

Di sisi lain, saat itu, Jokowi juga menyoroti sejumlah muat barang di pelabuhan lain yang menurutnya lebih cepat dibandingkan Belawan.

Sumber: (Kompas.com/Ihsanuddin, Indra Akuntono, Fabian Januarius Kuwado)