Kompas.com - 05/08/2019, 07:30 WIB
Ilustrasi demokrasi. SHUTTERSTOCK/Casimiro PTIlustrasi demokrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sedang menurun. Senior Lecture Paramadina Graduate School, Abdul Malik Gismar mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang sangat penting guna memulihkan demokrasi di Indonesia.

"Bukan berarti tidak ada hal lain, tapi paling tidak tiga hal ini sangat penting, yaitu persoalan legitimasi, effective government, dan adab bernegara (civic virtues)," ujar Malik usai diskusi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

Persoalan legitimasi yang dimaksud adalah proses pemilu yang adil. Pemilu adil, kata Malik, sangat penting untuk memberikan legitimasi kepada mereka yang akan berkuasa.

Baca juga: Partai Politik Dinilai Jadi Kunci Perbaikan Demokrasi

Menurut Malik, masyarakat juga harus memilih sosok yang bisa menyuarakan aspirasi.

Malik menuturkan, kondisi di Indonesia saat ini, dalam hal vote study hingga kinerja lembaga pemilu, sudah berlangsung dengan baik.

Namun belum ada yang bisa memastikan bahwa vote tersebut berubah menjadi voice (suara atau aspirasi rakyat).

"Jadi orang-orang yang dikirim duduk di parlemen masih belum jadi suara dari orang-orang yang memilih mereka," kata dia.

Selanjutnya, terselenggaranya effective government untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Mulai dari terselenggaranya pendidikan dan kesehatan, hingga ekonomi yang terjamin.

Baca juga: Demokrasi RI Menurun, Pembenahan Political Pluralism Dinilai Paling Mendesak

"Demokrasi perlu effective government dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini belum efektif di banyak hal," terang Malik.

Terakhir adalah persoalan adab bernegara (civic virtues). Menurut dia, persoalan adab bernegara seperti toleransi, pendidikan politik secara umum, keterlibatan publik (civic engagement), hingga saat ini belum berjalan dengan baik.

"Di Indonesia, civic engagement sebetulnya tinggi, partisipasi itu tinggi tapi seringkali tidak efektif. Misalnya protes berjam-jam, tapi di level abstrak," kata dia.

Oleh karena itu, adab bernegara, dikatakan Malik, harus dipertimbangkan keberlangsungannya agar dapat membangun demokrasi yang baik.

"Kunci dari itu semua adalah partai politik," pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

Nasional
Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Nasional
Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Nasional
Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Nasional
UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

Nasional
Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Nasional
Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812  Orang

UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812 Orang

Nasional
Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X