Pengamat Sebut Ada 3 Hal Penting untuk Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sedang menurun. Senior Lecture Paramadina Graduate School, Abdul Malik Gismar mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang sangat penting guna memulihkan demokrasi di Indonesia.

"Bukan berarti tidak ada hal lain, tapi paling tidak tiga hal ini sangat penting, yaitu persoalan legitimasi, effective government, dan adab bernegara (civic virtues)," ujar Malik usai diskusi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

Persoalan legitimasi yang dimaksud adalah proses pemilu yang adil. Pemilu adil, kata Malik, sangat penting untuk memberikan legitimasi kepada mereka yang akan berkuasa.

Baca juga: Partai Politik Dinilai Jadi Kunci Perbaikan Demokrasi

Menurut Malik, masyarakat juga harus memilih sosok yang bisa menyuarakan aspirasi.

Malik menuturkan, kondisi di Indonesia saat ini, dalam hal vote study hingga kinerja lembaga pemilu, sudah berlangsung dengan baik.

Namun belum ada yang bisa memastikan bahwa vote tersebut berubah menjadi voice (suara atau aspirasi rakyat).

"Jadi orang-orang yang dikirim duduk di parlemen masih belum jadi suara dari orang-orang yang memilih mereka," kata dia.

Selanjutnya, terselenggaranya effective government untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Mulai dari terselenggaranya pendidikan dan kesehatan, hingga ekonomi yang terjamin.

Baca juga: Demokrasi RI Menurun, Pembenahan Political Pluralism Dinilai Paling Mendesak

"Demokrasi perlu effective government dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini belum efektif di banyak hal," terang Malik.

Terakhir adalah persoalan adab bernegara (civic virtues). Menurut dia, persoalan adab bernegara seperti toleransi, pendidikan politik secara umum, keterlibatan publik (civic engagement), hingga saat ini belum berjalan dengan baik.

"Di Indonesia, civic engagement sebetulnya tinggi, partisipasi itu tinggi tapi seringkali tidak efektif. Misalnya protes berjam-jam, tapi di level abstrak," kata dia.

Oleh karena itu, adab bernegara, dikatakan Malik, harus dipertimbangkan keberlangsungannya agar dapat membangun demokrasi yang baik.

"Kunci dari itu semua adalah partai politik," pungkas dia.