Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Politik Dinilai Jadi Kunci Perbaikan Demokrasi

Kompas.com - 04/08/2019, 15:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai sebagai salah satu kunci penting untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Senior Lecturer Paramadina Graduate School, Abdul Malik Gismar usai diskusi di kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Meredupnya Demokrasi di Indonesia", Minggu (4/8/2019).

Abdul mengatakan, permasalahan menurunnya demokrasi di Indonesia merupakan masalah yang sistemik.

Baca juga: SMRC: Demokrasi Indonesia Turun Karena Diskriminasi

Dari berbagai faktor, yang paling memiliki daya ungkit untuk memperbaiki demokrasi yang menurun ini adalah partai politik.

"Partai politik adalah kunci. Dia sangat penting," ucap Abdul.

"Dia memang bukan satu-satunya karena demokrasi kompleks, banyak faktor. Partai politik salah satu yang sangat penting," kata dia.

Ia menjelaskan, apabila partai politik bisa dibenahi dengan baik dan melahirkan orang-orang politik yang baik juga, maka diyakini akan banyak persoalan yang bisa diperbaiki.

Baca juga: SMRC: Diskriminasi di Indonesia karena Pemerintah Ragu Bersikap Tegas

Sebab, kata dia, orang-orang baik di partai politik itu akan dikirim ke lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD.

Dengan demikian, keterlibatan mereka di parlemen pun akan menjadi lebih baik lagi. Ini termasuk aspirasi yang disalurkan dari masyarakat juga lebih banyak.

"Jadi leverage (pengaruh) paling besar ada di partai politik dan DPR (untuk perbaiki demokrasi Indonesia)," kata dia.

Dari hasil penelitian SMRC, demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun. Penyebabnya adalah masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas.

Menurut SMRC, salah satu indikatornya adalah pengaruh mayoritas yang menolak pemimpin yang berasal dari kalangan minoritas.

Menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, diskriminasi itu terus terjadi karena pemerintah cenderung tak tegas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com