Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Politik Dinilai Jadi Kunci Perbaikan Demokrasi

Kompas.com - 04/08/2019, 15:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai sebagai salah satu kunci penting untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Senior Lecturer Paramadina Graduate School, Abdul Malik Gismar usai diskusi di kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Meredupnya Demokrasi di Indonesia", Minggu (4/8/2019).

Abdul mengatakan, permasalahan menurunnya demokrasi di Indonesia merupakan masalah yang sistemik.

Baca juga: SMRC: Demokrasi Indonesia Turun Karena Diskriminasi

Dari berbagai faktor, yang paling memiliki daya ungkit untuk memperbaiki demokrasi yang menurun ini adalah partai politik.

"Partai politik adalah kunci. Dia sangat penting," ucap Abdul.

"Dia memang bukan satu-satunya karena demokrasi kompleks, banyak faktor. Partai politik salah satu yang sangat penting," kata dia.

Ia menjelaskan, apabila partai politik bisa dibenahi dengan baik dan melahirkan orang-orang politik yang baik juga, maka diyakini akan banyak persoalan yang bisa diperbaiki.

Baca juga: SMRC: Diskriminasi di Indonesia karena Pemerintah Ragu Bersikap Tegas

Sebab, kata dia, orang-orang baik di partai politik itu akan dikirim ke lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD.

Dengan demikian, keterlibatan mereka di parlemen pun akan menjadi lebih baik lagi. Ini termasuk aspirasi yang disalurkan dari masyarakat juga lebih banyak.

"Jadi leverage (pengaruh) paling besar ada di partai politik dan DPR (untuk perbaiki demokrasi Indonesia)," kata dia.

Dari hasil penelitian SMRC, demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun. Penyebabnya adalah masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas.

Menurut SMRC, salah satu indikatornya adalah pengaruh mayoritas yang menolak pemimpin yang berasal dari kalangan minoritas.

Menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, diskriminasi itu terus terjadi karena pemerintah cenderung tak tegas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com