Kompas.com - 02/08/2019, 20:45 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak hanya dimiliki partai politik yang tak bergabung ke pemerintahan.

Fungsi itu melekat pada seluruh partai yang punya fraksi di parlemen.

"Setiap parpol dia otomatis memiliki fungsi pengawasan, bukan karena parpol bergabung dalam satu koalisi pemerintahan lalu kemudian hak pengawasannya hilang, tidak demikian," kata Basarah dalam sebuah diskusi berjudul 'Hiruk-Pikuk Politik Pacsa Pemilu: Implikasinya bagi Pencerdasan Rakyat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Tugas mengawasi pemerintahan oleh setiap parpol di DPR, kata Basarah, sesuai dengan tiga fungsi DPR RI, yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan.

Baca juga: Ingin PAN Oposisi Jokowi-Maruf, Amien Rais Sampaikan Pesan Tertulis

Oleh karenanya, partai yang mendukung pemerintah pun, sudah seharusnya tetap mengawasi jalannya pemerintahan.

Basarah menambahkan, usai pilpres, tidak ada lagi istilah koalisi atau oposisi pemerintah. Istilah tersebut hanya digunakan selama masa pemilu.

Ia juga menyebut, tidak ada regulasi yang mengatur soal kelembagaan koalisi-oposisi. Sebaliknya, aturan soal koalisi partai politik diatur dalam UUD 1945 Pasal 6a ayat 2.

Dalam pasal itu, diatur tentang kewenangan partai atau gabungan partai untuk mengusung calon presiden dan cawapres selama masa pemilu.

Baca juga: Di Acara PAN, Rocky Gerung Bicara soal Salah Kaprah Memahami Oposisi

"Parpol ini berkoalisi pada saat pilpres, selesai pilpres, selesailah sudah koalisi. Tidak ada yang namanya koalisi pasca-pilpres apalagi koalisi oposisi," ujar Basarah.

Oleh karenanya, Basarah menambahkan, penting bagi para partai politik untuk bersilatirahmi kembali, apalagi mereka yang berseberangan kubu di pilpres 2019.

"Pemilu sudah selesai, harusnya pesta demokrasi itu harusnya sesuatu yang menggembirakan," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Nasional
Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Nasional
Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Nasional
Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X