Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra, Simbol Oposisi yang Dinilai Mulai Goyah...

Kompas.com - 29/07/2019, 09:05 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pendapat soal arah politik Partai Gerindra pascapilpres 2019 makin nampak. 

Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri: Posisi Kita Sekarang Antitesis Pemerintah

Menurut Rachmawati, visi misi yang diusung oleh partainya berbeda dengan pemerintah, khususnya dalam sektor perekonomian.

Waketum Gerindra bidang ideologi ini menuturkan, visi misi tersebut harus tetap diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.

"Kita mempunyai visi misi yang mungkin sekarang ini beda. Ini harus kita luruskan demi kepentingan rakyat. Rakyat yang merasakan," tutur dia.

Baca juga: Rachmawati Nilai Prabowo Sosok Pejuang Keadilan dan Demokrasi

Padahal, tiga hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Sinyal yang ditunjukkan, Gerindra akan masuk dalam pemerintahan namun harus dengan restu Jokowi selaku presiden terpilih.

Waketum Gerindra bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Arief Puyuono, ketika dihubungi Kompas.com, menyatakan, sikap arah politik partainya diserahkan kepada Prabowo.

"Kita serahkan ke Pak Prabowo, semua pasti mendukung keputusan beliau," tuturnya singkat, Senin (29/7/2019).

Pendukung bisa kecewa

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayito menilai, Gerindra memang mengalami keterbelahan sikap politik, apakah mendukung pemerintah atau tidak dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pihak yang kontra dari Gerindra menilai partainya adalah simbol oposisi sehingga tak elok jika bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Meraka yang ingin Gerindra di luar pemerintahan menilai bahwa partainya adalah simbol oposisi pemerintah," papar Adi saat dihubungi pagi ini, Senin (29/7/2019).

Baca juga: PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Halaman:


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com