ICW Sarankan Jokowi Larang Gibran dan Kaesang Maju Jadi Calon Wali Kota Solo

Kompas.com - 30/07/2019, 18:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Kaesang Pangarep (kedua kanan)  memberikan keterangan pers seusai prosesi tuwuhan dan memasang bleketepe di atas gerbang kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2017).  Pemasangan bleketepe tersebut merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution. ANTARA FOTO/MAULANA SURYAPresiden Joko Widodo (kiri) disaksikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Kaesang Pangarep (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai prosesi tuwuhan dan memasang bleketepe di atas gerbang kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/11/2017). Pemasangan bleketepe tersebut merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyarankan Presiden Joko Widodo melarang kedua anaknya, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, maju sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menyayangkan apabila Gibran dan Kaesang mencalonkan diri.

Sebab, Jokowi selama ini dinilai telah menjadi pejabat yang tidak membawa anaknya masuk ke ranah politik.

"Selama ini Pak Jokowi itu menjadi role model, memisahkan antara urusan politik dengan keluarga dan melarang anaknya untuk terlibat di dalam proyek-proyek negara," kata Donal saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Nama Gibran-Kaesang di Bursa Kepala Daerah dan Restu dari Jokowi...

Donal menuturkan, diizinkannya Gibran dan Kaesang maju dalam Pilkada 2020 dapat menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti.

Ia berpendapat, Jokowi mempunyai nilai lebih karena berbeda dengan pejabat publik lainnya yang kerap mengajak anaknya untuk ikut mengisi pos jabatan publik atau terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan.

"Ini justru bagus untuk agar demokrasi kita tidak suram karena politik dinasti itu banyak dilakukan oleh elite-elite politik lain. Kalau justru juga dilakukan oleh Pak Jokowi maka kemudian kita tidak akan punya contoh atau role model," ujar Donal.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X