Dua Tersangka Baru dalam Pusaran Kasus Meikarta

Bartholemus diduga menyuap Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin, dengan uang senilai total Rp 10,5 miliar untuk mengurus izin pembangunan Meikarta.

Uang diberikan pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

"Bartholomeus diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk USD dan Rupiah dengan total Rp10,5 miliar," kata Saut.

Baca juga: Mantan Presdir Lippo Cikarang Jadi Tersangka Kasus Meikarta

Saut menerangkan, ketika itu, PT Lippo Cikarang membutuhkan sejumlah izin untuk membangun kawasan Meikarta. Salah satu izin yang harus dilengkapi adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Demi memuluskan perizinan itu, Bartholomeus bersama sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang bertemu dengan Neneng dalam rangka pendekatan.

"Pada April 2017, pihak yang mewakili PT. Lippo Cikarang bertemu dengan Bupati Neneng di rumah pribadinya dan menyampaikan "mohon bisa dibantu".

Dok Lippo Cikarang Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.

Baca juga: Lippo Bakal Serahkan 4 Tower Meikarta Akhir Tahun 2019

Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya," kata Saut.

Bartholomeus pun menyanggupi ketika diminta sejumlah uang untuk memuluskan pengurusan izin.

Sebulan berselang, Neneng menandatangani IPPT dengan luas +/-846.356 meter persegi untuk pembangunan komersial kepada PT Lippo Cikarang.

Baca juga: Sempat Diisukan Mangkrak, Apa Kabar Meikarta Saat Ini?

Setelah izin keluar, pegawai PT Lippo Cikarang, atas persetujuan Bartholomeus, menerima uang sebesar Rp 10,5 miliar dari PT Lippo Cikarang di helipad PT Lippo Cikarang. Uang itulah yang akhirnya diserahkan kepada Neneng.

Bartholomeus diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menambah Panjang Daftar

Ditetapkannya Iwa dan Bartholomeus sebagai tersangka menambah panjang daftar orang-orang yang terlibat dalam pusaran kasus Meikarta.

Baca juga: Danai Meikarta, Lippo Cikarang Bakal Right Issue Rp 2,8 Triliun

Sebelumnya, KPK telah menjerat sembilan orang yang terlibat dalam kasus Meikarta. Kasus ini sendiri terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap di Kabupaten Bekasi pada Oktober 2018 lalu.

Sembilan orang tersebut adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, serta dua konsultan Lippo Group yaitu Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Baca juga: Ini Jawaban Ridwan Kamil Soal Kasus Meikarta yang Menyeret Namanya

Nama-nama lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor.

Lalu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kesembilan orang tersebut telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung dan telah menerima vonis dengan hukuman yang berbeda-beda.