Loloskan Sejumlah Capim KPK yang Tak Taat LHKPN, Ini Pembelaan Pansel

Kompas.com - 29/07/2019, 18:58 WIB
Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih di Hotel Morrisey, Jakarta, Rabu (3/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Pansel KPK Yenti Garnasih di Hotel Morrisey, Jakarta, Rabu (3/7/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menyatakan, para calon pimpinan KPK tidak diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam proses seleksi.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan, LHKPN baru wajib dilaporkan ketika calon pimpinan KPK telah terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Ya (tidak wajib sebelum diangkat menjadi pimpinan KPK), kan saya sudah beberapa kali mengatakan begitu kan sikap Pansel. Itu selalu dilakukan terhadap pemilihan-pemilihan yang lalu," kata Yenti kepada wartawan, Senin (29/7/2019).

Yenti pun mencontohkan sejumlah lembaga negara seperti DPR maupun kementerian yang baru mewajibkan pelaporan LHKPN ketika sudah diangkat sebagai menteri atau anggota DPR.

Baca juga: Masyarakat Sipil Sulit Dapatkan Salinan Keppres, Ini Kata Ketua Pansel Capim KPK

Kendati demikian, Yenti membantah bila pihaknya dianggap tidak memperhatikan rekam jejak para capim KPK.

Menurut dia, rekam jejak para capim KPK, termasuk kekayaannya, akan dikulik pada tahap wawancara nanti.

"Tentang LHKPN seperti ini bagaimana, kan kita sampaikan pada waktu itu, di wawancara kan terbuka, itu akan kita tanyakan," ujar Yenti.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta Pansel Capim KPK lebih serius mencermati integritas calon dalam tahapan seleksi lanjutan.

Baca juga: Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Anggota koalisi sekaligus peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menyebutkan, masih ada beberapa calon dari latar belakang penyelenggara negara yang tak patuh dalam pelaporan harta kekayaan.

Namun, calon tersebut tetap diloloskan ke tahapan tes psikologi.

"Bagaimana mungkin kita bisa memercayakan mereka memimpin lembaga pemberantasan korupsi yang salah satu poin besarnya menyoal integritas. Maka itu salah satu indikatornya LHKPN," ujar Kurnia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X