Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Kami Belum Dengar Rencana Penambahan Koalisi dari Pak Jokowi

Kompas.com - 26/07/2019, 16:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan penambahan anggota koalisi merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo. Namun, hingga sekarang ia belum mendengar Jokowi berencana menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi potensi bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"PPP menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Kami belum mendengar kok (soal penambahan koalisi). Yang mau jadi Presiden kan Pak Jokowi," kata Arsul saat ditemui sebelum acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak

Arsul menambahkan, Presiden Jokowi nantinya akan berbicara dengan para ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Ia pun memastikan pembubaran TKN tak akan membahas penambahan anggota koalisi meskipun dihadiri para petinggi partai.

Arsul mengatakan, saat ini belum ada kesepakatan resmi di antara seluruh partai pengusung Jokowi-Ma'ruf ihwal penambahan anggota koalisi.

"Kalau soal koalisi bertambah atau enggak ya, itu tentu nanti sekali lagi setelah parpol dalam hal ini ketum mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan Pak Jokowi. Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing," lanjut Arsul.

Sebelumnya Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, ada kemungkinan koalisi pendukung pemerintah bertambah.

Baca juga: Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," kata Moeldoko.

Meski begitu, Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikain pula soal partai mana saja yang akan bergabung.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," kata mantan Panglima TNI itu.

Kompas TV Riak yang mengusik soliditas koalisi Jokowi-Ma'ruf kini kian terasa wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Moeldoko menyebut TKN akan dibubarkan. Pembubaran juga akan disertai pembahasan soal koalisi, Moeldoko menyebut jumlah penumpang gerbong koalisi juga bisa bertambah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com