Kakanwil Kemenag Jatim Nonaktif Merasa Malu Terjerat Kasus Suap Seleksi Jabatan

Kompas.com - 24/07/2019, 17:28 WIB
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik nonaktif, Muafaq Wirahadi saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik nonaktif, Muafaq Wirahadi saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Kakanwil Kementerian Agama ( Kemenag) Jawa Timur nonaktif Haris Hasanuddin merasa malu dengan keluarga, kerabat dan tetangga karena dirinya terjerat kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan.

Hal itu disampaikan Haris saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

"Saya harus menanggung malu kepada keluarga, kerabat, dan tetangga. Tidak ada hari yang saya lewati tanpa merasa berdosa, bersalah atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berdoa siang dan malam sekiranya Tuhan mau mengampuni dosa saya," kata Haris.

Baca juga: Terjerat Kasus Suap, Kepala Kantor Kemenag Gresik Merasa Karir dan Relasi Sosialnya Hancur

Ia juga merasa karirnya hancur karena terjerat kasus dugaan suap. Dengan demikian, Haris mengaku menyesali perbuatannya dalam kasus ini.

Haris memohon kepada majelis hakim agar hukumannya bisa diringankan.

"Saat ini saya adalah seorang suami yang memiliki istri dan dua orang anak yang masih sekolah. Mereka masih butuh saya karena saya adalah tulang punggung keluarga. Saya menyesal atas perbuatan saya, bawa aib ke keluarga saya," kata dia.

Sebelumnya, ia dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: Kepala Kemenag Gresik Nonaktif: Saya Tak Memiliki Kemampuan Finansial..

Menurut jaksa, Haris terbukti memberikan uang dengan total Rp 325 juta, kepada anggota DPR sekaligus Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut jaksa, pemberian uang itu karena Romy dan Lukman Hakim mampu memengaruhi proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Namun, pada 2016, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X