Hakim MK Tegur Saksi Gerindra Dua Kali, Ini Alasannya

Kompas.com - 24/07/2019, 16:56 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi yang dihadirkan Partai Gerindra, Rahmad Sukri, ditegur oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dalam sidang sengketa hasil pemilu legislatif (pileg), Rabu (24/7/2019).

Ia ditegur karena keliru menyebutkan istilah formulir C1 plano (formulir besar pencatatan suara) dalam sidang yang dimohonkan Gerindra untuk DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau.

Awalnya, Rahmad menjelaskan bahwa saat rekapitulasi suara di Kecamatan Belakang Padang data yang menjadi pegangan bukan formulir C1 kuarto (formulir kecil pencatatan suara), melainkan C1 plano. Namun, Rahmad berkali-kali keliru menyebutkan istilah "plano" dengan "pleno".

"C1 formulir yaitu yang sering kita pegang itu tidak digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) melainkan digunakan C1 pleno yang besar tersebut," kata Rahmad di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Dianggap Singgung SARA, Saksi Gerindra Ditegur Hakim MK Saat Sidang

Kalimat Rahmad dipotong oleh Aswanto. Padahal, dalam perkara ini, hakim yang memimpin pemeriksaan adalah Manahan Sitompul.

"Pak, supaya lurus, jangan salah terus, bukan C1 pleno, C1 plano," Aswanto meralat.

"Oh iya, siap yang mulia," jawab Rahmad.

"Gimana mau jadi saksi pemilu kalau nggak ngerti pemilu," kata Aswanto lagi.

Sidang berlanjut, Manahan kembali memimpin pemeriksaan persidangan.

Baca juga: Sengketa Pileg Aceh Singkil, Saksi PKS Dicecar Hakim MK

Namun, tak berapa lama berselang, Rahmad lagi-lagi ditegur Aswanto. Kali ini, Rahmad keliru dalam menggunakan istilah "salinan C1 berhologram".

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X