Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK: Saksi Bohong Tak Diterima di Neraka, Tapi di Pojok Monas

Kompas.com - 24/07/2019, 11:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tidak bosan-bosannya mengingatkan saksi yang hadir dalam persidangan sengketa pileg 2019 untuk memberikan keterangan yang benar.

Termasuk dalam sidang gugatan hasil pileg dengan pemohon Partai Nasdem untuk DPR RI daerah pemilihan Aceh 1 yang digelar di MK, Rabu (24/7/2019).

Awalnya, seorang saksi yang diajukan Nasdem bernama Taf Haikal dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan.

Arief lalu bertanya kepada Haikal soal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara pileg di Provinsi Aceh.

"Rekapitulasi di Aceh kapan?" Tanya Arief.

"Sekitar April, Yang Mulia," jawab Haikal.

Hakim Arief kemudian bertanya lagi, "tanggalnya mulai kapan sampai kapan?"

"Enggak ingat," jawab Haikal.

Baca juga: Kelakar Hakim MK Soal Saksi yang Tidak Diterima di Surga dan Neraka

Mendengar jawaban Haikal, Arief lantas mengingatkan saksi yang lain untuk memberi keterangan sebenar-benarnya. Jika memberi keterangan palsu, saksi terancam hukuman pidana.

"Untuk semua saksi saja. Baik yang hadir di sini atau di vicon (video telekonferensi), anda semua sudah disumpah harus memberikan keterangan sebenar-benarnya. Apakah itu laporan dari bawahannya, apakah itu disaksikan langsung, itu harus disampaikan yang sebenar-benarnya," kata Arief.

"Karena sumpah ini kalau sumpah palsu, ternyata ditemukan sumpah palsu, maka ada risiko. Bisa dipidana," lanjut dia.

Arief juga menambahkan, keterangan yang diberikan saksi kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Ia pun berkelakar, saksi yang memberi keterangan palsu tidak akan diterima di surga maupun neraka.

"Jadi, ada orang yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Kalau yang sumpahnya bohong, neraka saja enggak mau terima. Itu berada di pojok-pojok Monas itu," kata Arief kemudian terkekeh.

Seisi ruang sidang pun ikut tertawa mendengar kelakar sang hakim.

 

Kompas TV Pertemuan 4 ketua umum partai Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin di kantor DPP Nasdem pada Senin (22/7) malam memunculkan pertanyaan karena tidak dihadiri ketua umum parpol koalisi lainnya, termasuk PDI Perjuangan. Pertemuan yang disebut biasa saja, tapi justru dianggap tak biasa oleh sejumlah kalangan. Lalu, isyarat apa yang bisa dibaca dari pertemuan 4 ketum parpol ini? Simak dialognya dengan Ketua DPP Nasdem Taufik Basari, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira, serta analis politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. #KoalisiJokowiMaruf #MenteriJokowi #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com