KILAS

Anggota DPR Terpilih Diharapkan Punya Nyali Perjuangkan Kebenaran

Kompas.com - 24/07/2019, 14:20 WIB
Ilustrasi Gedung DPR Shutterstock.comIlustrasi Gedung DPR

KOMPAS.comWakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan ke depan Anggota DPR harus lebih berani dan punya nyali untuk memperjuangan kebenaran.

"Jadi DPR kalau benar ya katakan bener dan diperjuangkan, sedangkan yang tidak benar dikatakan tidak benar," kata Utut dalam keterangan tertulisnya,

Hetifah sendiri mengatakan itu saat membuka Seminar Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2019 dengan tema “Parlemen Baru, DPR Baru” di Slipi, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Bukan hanya itu, Hetifah Sjaifudian menegaskan ke depannya ada banyak harapan yang muncul dari Anggota DPR RI terpilih. Beberapa di antaranya adalah soal produktivitas kerja dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.

"Keduanya diharapkan dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan baik berupa legislasi maupun anggarannya," ucap dia. 

Baca jugaAgar Efektif dan Efisien, DPR Dukung Reformasi Total Birokrasi

Maka dari itu, lanjut Hetifah Sjaifudian, mereka harus mempersiapkan dari diri baik secara mental dan kompetensi dasar. Pasalnya tugas utama Anggota DPR merupakan amanah dari Undang-Undang MD3.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di bagian ini partai politik harus bisa memberi masukan melalui program induction maupun pembekalan kepada anggotanya terpilih, baik tingkat pusat hingga di kabupaten dan kota," kata Hetifah Sjaifudian. 

Tak cuma itu, kata dia, Partai juga bisa membuat program kerja sama dengan Lemhanas, atau dengan melibatkan berbagai pihak untuk mempersiapkan anggota DPR. Dengan demikain mereka bisa mendapat kepercayaan diri dan sudah tahu persis tupoksi menjadi Anggota Dewan.

Senada sengan hal tersebut, pengamat politik Gun Gun Heryanto yang hadir pula dalam seminar itu merekomendasikan 3 langkah strategis yang bisa diambil dalam waktu singkat.

Baca jugaDPR Dorong Latvia Kerja Sama untuk Kembangkan Pariwisata Indonesia

“Pertama, partai harus mem-plotting dan mengalokasikan nama-nama yang sesuai dengan background sesuai dibutuhan dalam Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan di DPR.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.