Sedang Naik Haji, Kajati Sulteng Tak Dapat Ikuti Proses Seleksi Capim KPK

Kompas.com - 21/07/2019, 10:44 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Muhammad Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Muhammad Rum, disebutkan sedang menunaikan ibadah haji sehingga tidak dapat mengikuti uji kompetensi pada 18 Juli 2019 silam.

Informasi itu diungkapkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019).

"Dia (Rum) naik haji yang enggak bisa ditunda lagi, jadi terpaksa dia tidak bisa mengikuti kelanjutan seleksi yang ada," ujar Prasetyo.

Baca juga: Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Dalam pandangan Prasetyo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah itu dinilai mampu serta memiliki semangat dan integritas untuk menjadi pimpinan KPK.

Namun, karena berhalangan, Rum tidak dapat melanjutkan proses seleksi tersebut.

"Saya melihat sebenarnya (Rum) pun cukup capable dan memiliki integritas untuk tampil menjadi atau dipilih menjadi capim KPK, tapi ya karena yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah haji tentunya menjadi terhalang untuk mengikuti seleksi yang sudah berjalan," ungkapnya.

Baca juga: Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Dengan begitu, hanya tersisa empat orang capim KPK dari pihak kejaksaan. Mereka terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Ranu Mihardja, serta Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi.

Sebelumnya, sebanyak 192 capim yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti uji kompetensi.

Namun, hingga pukul 10.00 WIB, ada lima capim KPK yang belum datang ke tempat ujian yang dihelat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Selatan.

Baca juga: Cerita Ajudan yang Mengawal Atasannya Saat Tes Capim KPK...

Dari catatan Kompas.com, mereka yang belum hadir adalah Muhammad Rum (Kejaksaan), Abdul Qadir Amir Hartono, Anwar, Irwanto, dan Zairida. Adapun ada satu capim yang terlambat, yakni Amus Besan yang datang pukul 09.03.

Anggota Pansel Capim KPK, Hendardi menuturkan, peserta capim yang terlambat datang masih bisa ikut ujian, namun tidak ada perpanjangan waktu ujian.

"Ada satu yang telat datang, lima orang belum datang. Jadi begini, mereka yang telat tetap boleh ujian, tapi waktu enggak diperpanjang," ujar Hendardi saat ditemui di sela-sela uji kompetensi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X