Siap-siap ala Gerindra…

Kompas.com - 20/07/2019, 06:15 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

BOGOR, KOMPAS.com – Mayoritas kader Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) ingin partainya berada di barisan oposisi usai Pemilu 2019. Hanya sebagian kecil yang mendorong Gerindra bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/7/2019) kemarin.

Namun berselang dua hari, Jumat (19/7/2019), ketua partai Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh dewan pembina di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para elite menyiapkan strategi skenario untuk bekerja sama dengan pemerintah baru, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat menghasilkan konsep program yang akan ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerima konsep program tersebut.

"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, usai pertemuan.

Baca juga: Sodorkan Program Ini ke Jokowi, Prabowo Pilih Oposisi jika Ditolak

Namun entah bagaimana logika yang hendak dibangun, Dasco menampik tawaran partainya itu diartikan sebagai bentuk meminta-minta jabatan.

Hal yang pasti, apabila pemerintahan baru menerima konsep program tersebut, maka Gerindra dipastikan akan bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya apabila tidak, maka Gerindra akan tetap berada di barisan oposisi.

"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco. 

"Kalau itu semua diakomodasi, artinya  (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun," lanjut dia.

Menangkap Sinyal Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono menambahkan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal agar Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Nasional
Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Nasional
Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Nasional
Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Nasional
Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Nasional
Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Nasional
Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Nasional
ICJR: 2020 Masih Punya Pasal Penghinaan Presiden, Malu Sama Soekarno...

ICJR: 2020 Masih Punya Pasal Penghinaan Presiden, Malu Sama Soekarno...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X