Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap-siap ala Gerindra…

Kompas.com - 20/07/2019, 06:15 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com – Mayoritas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ingin partainya berada di barisan oposisi usai Pemilu 2019. Hanya sebagian kecil yang mendorong Gerindra bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/7/2019) kemarin.

Namun berselang dua hari, Jumat (19/7/2019), ketua partai Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh dewan pembina di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para elite menyiapkan strategi skenario untuk bekerja sama dengan pemerintah baru, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat menghasilkan konsep program yang akan ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerima konsep program tersebut.

"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, usai pertemuan.

Baca juga: Sodorkan Program Ini ke Jokowi, Prabowo Pilih Oposisi jika Ditolak

Namun entah bagaimana logika yang hendak dibangun, Dasco menampik tawaran partainya itu diartikan sebagai bentuk meminta-minta jabatan.

Hal yang pasti, apabila pemerintahan baru menerima konsep program tersebut, maka Gerindra dipastikan akan bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya apabila tidak, maka Gerindra akan tetap berada di barisan oposisi.

"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco. 

"Kalau itu semua diakomodasi, artinya  (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun," lanjut dia.

Menangkap Sinyal Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono menambahkan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal agar Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Sinyal itu ditangkap saat Jokowi menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih dengan tajuk “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.

"(Pidato itu) bukan tawaran, tapi sinyal. Sinyal bahwa sebagai presiden terpilih, beliau mengambil inisiatif mengajak, merangkul. Bukan hanya Partai Gerindra, tapi juga pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu pemerintahan ke depan," ujar Ferry yang dijumpai di kediaman Prabowo, Jumat.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.

Kelima tahapan besar itu, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, membuka investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Baca juga: INFOGRAFIK: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Jokowi

Ferry melanjutkan, dalam video tersebut Presiden Jokowi merasa perlu ada kebersamaan dalam menghadapi tantangan, terutama di bidang ekonomi.

Tanpa sungkan, Ferry pun menegaskan, Prabowo memiliki kepentingan untuk membantu memperbaiki perekonomian masyarakat.

“Dan kalau sudah bicara ekonomi rakyat, saya rasa Pak Prabowo, Partai Gerindra, berkepentingan untuk membantu, memperbaiki, menjadikan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik," kata Ferry. 

Maka, tawaran konsep program tepat menjadi pembuka jalan baru Gerindra masuk ke gerbang koalisi pendukung pemerintah. 

Meski demikian, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Prabowo sendirilah yang menjadi penentu arah politik partainya lima tahun ke depan. Seluruh kader akan mematuhi apapun yang diputuskan mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Artinya, bergabung atau tidaknya Gerindra ke koalisi parpol pendukung pemerintah, bukan hanya bergantung pada apakah pemerintahan baru menerima konsep programnya atau tidak. Tapi juga faktor sosok Prabowo sebagai penentu.

"Di dalam atau luar pemerintahan, prinsip itu akan kami pegang. Menegakkan kemakmuran dan keadilan adalah keluhuran cita-cita perjuangan kami," ujar Muzani.

Dahaga Gerindra

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membaca gelagat Gerindra ini sebagai persiapan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Gelagat ini dinilainya sudah dapat dibaca sejak Prabowo membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pembubaran itu dilakukan usai MK menolak seluruh permohonannya di dalam siding perselisihan hasil Pemilu.

“Jadi,15 tahun menjadi oposisi itu memang tidaklah mudah,” ujar Hendri yang dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Sejak didirikan tahun 2008, Gerindra memang belum pernah sekalipun mencicipi kekuasaan. Dalam Pemilu 2009, Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Prabowo pun disandingkan sebagai calon wakil presiden dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presidennya.

Pasangan Mega-Pro dan satu pasangan lain, Jusuf Kalla-Wiranto, kandas oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana yang menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.

Setelah itu, Gerindra menempatkan dirinya sebagai oposisi hingga Pemilu 2014 dan berlanjut ke usai Pemilu 2019 berakhir.

“Dengan begitu, pasti ada kader atau simpatisan Gerindra yang dahaga (ingin menjadi bagian dari kekuasaan),” ujar Hendri.

Baca juga: Gabung ke Koalisi Jokowi atau Oposisi, Gerindra Tunggu Rakernas

Bahkan, meskipun rasa haus akan kuasa itu muncul dari kelompok minoritas di Gerindra, tapi itu tetap bisa terwujud jika mereka memiliki posisi strategis di partai. 

Apabila Gerindra betul-betul akan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Hendri pun memprediksi tinggal satu partai politik lagi yang akan bertahan sebagai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Sejarahnya, PKS itu kalau ada di luar pemerintahan, elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi, elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri. 

Pasalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat diprediksi juga akan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. 

 

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh anggota dewan pembina Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat itu dihadiri sekitar 65 hingga 70 anggota dewan pembina Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan anggota dewan pembina menyerahkan seluruh mandat kepada Prabowo Subianto untuk menentukan sikap politik partai selama 5 tahun ke depan. Sebelumnya Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo Sabtu 13 Juli lalu. Saat itu Prabowo menyatakan kesiapannya untuk membantu kinerja Jokowi sekali pun dalam bentuk kritikan. Pasca pertemuan itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono sepakat dengan wacana pertemuan lanjutan antara kedua tokoh itu. Menurut Ferry pertemuan pertama antara Jokowi dan Prabowo belum membahas yang bersifat program. Sementara itu Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menegaskan pihaknya akan tetap berada di luar koalisi pemerintah. Menurutnya Gerindra dan partai pendukung Prabowo lainnya bisa tetap bekerja sama dengan pemerintah meski berada di luar kabinet. Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais berharap parpol yang pernah mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mengambil sikap oposisi di parlemen. Menurutnya rekonsiliasi tidak berarti harus bagi-bagi kursi menteri. Pilihan menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintah ada di tangan masing-masing parpol. Namun menjaga keutuhan bangsa tetap harus menjadi agenda utama semua pihak. Kemana Partai Gerindra akhirnya akan memutuskan arah politiknya lima tahun ke depan? Untuk membahasnya sudah hadir Juru Bicara Partai Gerindra, Kawendra Lukistian. Kemudian ada juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Serta pengamat politik UI, Chusnul Mariyah. Dan melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo. #Gerindra #Oposisi #Koalisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com