BOGOR, KOMPAS.com – Mayoritas kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ingin partainya berada di barisan oposisi usai Pemilu 2019. Hanya sebagian kecil yang mendorong Gerindra bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/7/2019) kemarin.
Namun berselang dua hari, Jumat (19/7/2019), ketua partai Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh dewan pembina di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para elite menyiapkan strategi skenario untuk bekerja sama dengan pemerintah baru, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat menghasilkan konsep program yang akan ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerima konsep program tersebut.
"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, usai pertemuan.
Baca juga: Sodorkan Program Ini ke Jokowi, Prabowo Pilih Oposisi jika Ditolak
Namun entah bagaimana logika yang hendak dibangun, Dasco menampik tawaran partainya itu diartikan sebagai bentuk meminta-minta jabatan.
Hal yang pasti, apabila pemerintahan baru menerima konsep program tersebut, maka Gerindra dipastikan akan bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya apabila tidak, maka Gerindra akan tetap berada di barisan oposisi.
"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco.
"Kalau itu semua diakomodasi, artinya (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun," lanjut dia.
Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono menambahkan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal agar Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.
Sinyal itu ditangkap saat Jokowi menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih dengan tajuk “Visi Indonesia” di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.
"(Pidato itu) bukan tawaran, tapi sinyal. Sinyal bahwa sebagai presiden terpilih, beliau mengambil inisiatif mengajak, merangkul. Bukan hanya Partai Gerindra, tapi juga pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu pemerintahan ke depan," ujar Ferry yang dijumpai di kediaman Prabowo, Jumat.
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.
Kelima tahapan besar itu, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, membuka investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Baca juga: INFOGRAFIK: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Jokowi
Ferry melanjutkan, dalam video tersebut Presiden Jokowi merasa perlu ada kebersamaan dalam menghadapi tantangan, terutama di bidang ekonomi.