Siap-siap ala Gerindra…

Kompas.com - 20/07/2019, 06:15 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

BOGOR, KOMPAS.com – Mayoritas kader Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) ingin partainya berada di barisan oposisi usai Pemilu 2019. Hanya sebagian kecil yang mendorong Gerindra bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/7/2019) kemarin.

Namun berselang dua hari, Jumat (19/7/2019), ketua partai Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh dewan pembina di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para elite menyiapkan strategi skenario untuk bekerja sama dengan pemerintah baru, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat menghasilkan konsep program yang akan ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerima konsep program tersebut.

"Konsep kemandirian pangan, ketahanan energi. Pokoknya itu jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Dasco ketika dihubungi, Jumat, usai pertemuan.

Baca juga: Sodorkan Program Ini ke Jokowi, Prabowo Pilih Oposisi jika Ditolak

Namun entah bagaimana logika yang hendak dibangun, Dasco menampik tawaran partainya itu diartikan sebagai bentuk meminta-minta jabatan.

Hal yang pasti, apabila pemerintahan baru menerima konsep program tersebut, maka Gerindra dipastikan akan bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya apabila tidak, maka Gerindra akan tetap berada di barisan oposisi.

"Ya kalau ke dalam (pemerintahan) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco. 

"Kalau itu semua diakomodasi, artinya  (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun," lanjut dia.

Menangkap Sinyal Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya, Ferry Juliantono menambahkan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal agar Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X